Menko Luhut setuju pembatasan impor Ferarri Cs
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mendukung pembatasan impor mobil mewah. Hal itu dicetuskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu cara menekan defisit transaksi berjalan.
"Kalau Pak JK (Wakil Presiden) bilang gitu saya dukung saja. Kalau demi kepentingan nasional, apapun kita lakukan karena kalau negara butuh Dolar ya lakukan," kata Menko Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/8).
Menko Luhut menyatakan aturan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional. "Kepentingan nasional kita pegang. Karena Presiden sudah bilang negara butuh dolar kan. Kita sudah lama terlalu senang impor," ujarnya.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Bagaimana cara mendorong pembaruan kendaraan? Selain itu, pembatasan tahun model kendaraan diharapkan dapat mendorong pembaruan kendaraan di Jakarta. Langkah ini akan mendorong masyarakat untuk beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan.
-
Bagaimana kebijakan otomotif di era Soeharto? Saat kepemimpinan nasional berganti ke Presiden Soeharto, kebijakan otomotif Indonesia pun berubah: impor mobil CBU dilarang, mobil mesti dirakit lokal, dan kebijakan kendaraan bermotor niaga sederhana (KBNS) pada 1970-an.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, cara mudah menekan defisit transaksi berjalan dengan menaikkan ekspor dan mengurangi impor. Hal ini dalam rangka menyikapi potensi terjadinya defisit transaksi berjalan yang diakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu belakangan.
"Kita sekarang berusaha misalnya mengurangi luxuries, proyek infratstruktur itu komponennya jangan diimpor semua. Yang banyak itu listrik itu banyak komponen impornya hampir seluruhnya. Ini akan diklasifikasikan untuk mengurangi impornya," jelasnya.
"Saya malah mengusulkan sudah kita hentikan impor mobil yang di atas 3000 cc. Tak usah impor Ferrari, tak usah impor Lamborghini, contohnya macam-macam. Itu supaya mengurangi faktor-faktor impor tadi," dia menambahkan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaPerbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaLuhut membantah Indonesia disebut proteksionis terkait pelarangan ekspor produk turunan nikel.
Baca SelengkapnyaLuhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaSebagai pembantu Presiden, Luhut bilang menteri harus bisa mengantarkan dan mengawal segala kebijakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca SelengkapnyaPembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto berharap agar semua menteri dan pejabat eselon satu di kabinetnya menggunakan kendaraan dinas yang diproduksi di dalam negeri.
Baca Selengkapnya