Menteri PU soa Investasi Asing di Ibu Kota Nusanttara: Ada Omon-Omon, tapi Belum

Dody tak merinci ketertarikan itu datang dari mana saja. Namun, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima banyak tawaran asing.

Pemerintah masih terus mencari dana untuk pembangunan beberapa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, porsi anggaran negara untuk kelanjutan proyek Ibu kota baru itu terbatas. 

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, sebenarnya saat ini sudah ada beberapa investor asing yang berminat masuk ke IKN. Hanya saja, belum ada komitmen maupun realisasi daripadanya.

"Sudah ada omon-omon (Investasi asing di IKN), tapi belum (terlaksana)," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, dikutip Sabtu (7/12).

Dody tak merinci ketertarikan itu datang dari mana saja. Namun, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima banyak tawaran asing yang mau ikut membangun IKN. Khususnya saat Jokowi melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri beberapa waktu lalu. 

Terbaru, Prabowo juga telah bertemu dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japindo) dan The Jakarta Japan Club (JJC).

"Kemarin kan pak Prabowo ketemu pengusaha Jepang, salah satu topiknya kan itu. Kemarin waktu beliau ke G20, BRICS, salah satu topiknya itu (investasi IKN)," ungkap dia. 

Ia lantas membuka tangan selebar-lebarnya kepada para investor asing untuk masuk ke IKN. Pasalnya, anggaran pemerintah tak cukup untuk mendanai seluruh proyek di ibu kota baru. Membuat target penyelesaian pun terancam mundur. 

"On track 100 persen sih enggak lah, kan duitnya terbatas. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang membangun ya kita dengan senang hati, monggo," kata Dody. 

Prabowo Berkantor di IKN

Presiden Prabowo Subianto ditargetkan bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Selain Prabowo, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama. 

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat dijumpai di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12) 

"Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya," ujar Dody. 

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN.

"Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota negara Nusantara," imbuh Dody. 

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan, Prabowo telah menetapkan dua timeline untuk IKN. 

"Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo, timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN," kata pak Bas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.