Follow
Menteri PUPR: Meski Jadi Rumah Dinas, PNS Penghuni Wisma Atlet Tetap Bayar Tiap Bulan
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono menegaskan rencana alokasi Wisma Atlet menjadi rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) tengah dibahas di Sekretariat Negara.
Basuki menegaskan, meski nantinya wisma atlet akan menjadi rumah dinas, namun para penghuni tetap harus mengeluarkan uang setiap bulannya.
"Itu rumah dinas, mungkin sewa untuk pemeliharaan. Seperti PU juga punya rusun di Rempoa (Bintaro) itu ditempati teman-teman PU ada iuran sebulan Rp 300.000 buat pemeliharaan," kata Basuki di Istana Presiden, Rabu (6/3).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana pengelolaan BUMDES Mutiara Welirang? Desa Ketapanrame mempunyai badan usaha milik desa (BUMDES) Mutiara Welirang. BUMDES ini mengelola beberapa unit usaha, di antaranya Taman Ghanjaran, Sumber Gempong, dan BPAM. Pengelolaan yang maksimal membuat unit-unit usaha tersebut menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Apa yang dibahas BP2MI dengan Menkopolhukam? 'Kami bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia,' kata Benny.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Mengenai pengelolaan dan pemeliharaannya, Basuki mengaku ada dua kemungkinan, yaitu akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) atau Perum Perumnas.
"Mengenai skemanya, nanti Setneg akan memanggil seluruh K/L, biar Fair. Kemudian akan dibawa lagi ke Wapres," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan menggunakan fasilitas Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk perumahan dinas bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.
Kepastian ini didapat usai rapat sejumlah Menteri bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di rumah dinasnya, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Februari 2019.
"Ya kami putuskan itu menjadi perumahan dinas daripada ASN dan TNI-Polri, kalau yang mau di situ," ujar JK.
Wisma Atlet Kemayoran sebelumnya dibangun untuk digunakan bagi atlet-atlet di Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Hunian tersebut memiliki sepuluh tower dengan total 7.426 unit. Tujuh tower berada di C10 sebanyak 5.494 unit dan tiga tower di C2 sebanyak 1.932 unit. Wisma atlet adalah aset milik Sekretariat Negara (Setneg).
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah membahas pemanfaatan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara, setelah selesai digunakan sebagai rumah sakit darurat saat pandemi COVID-19.
Baca Selengkapnya
Adjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.
Baca Selengkapnya
Belum ada patokan harga resmi untuk sewa rusun ASN di IKN. Itu nantinya akan ditentukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Baca Selengkapnya
Penyusunan Inpres tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Baca Selengkapnya
Penghuni hanya membayar biaya air dan listrik sesuai dengan pemakaian melalui autodebet Bank DKI.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan istri rencana pindah ke IKN pada Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Mulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.
Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa progres hunian Polri dan BIN di IKN mencapai 58 persen, Hunian ASN dengan progres 53 persen.
Baca Selengkapnya
Pajak natura tidak berlaku bagi PNS yang mendapatkan fasilitas dari kantor.
Baca Selengkapnya
Kebutuhan rumah pekerja bisa dijawab oleh Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
Baca Selengkapnya
Menteri Anas jamin semua PNS yang dipindahkan ke IKN Nusantara akan mendapatkan hunian berupa apartemen.
Baca Selengkapnya