Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Susi lantik empat pejabat Eselon I

Menteri Susi lantik empat pejabat Eselon I Susi Pudjiastuti. ©Efrimal Bahri

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik 4 pejabat Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelantikan pejabat ini diharapkan dapat membawa sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

"Rotasi atau pemindahan tugas dari satu tempat ke tempat lain adalah dinamika yang diperlukan suatu organisasi. Bukan melihat dari sekadar spesialisasi tetapi melihat kepada kebutuhan dan urgensi dari suatu pekerjaan," kata Menteri Susi saat pelantikan di kantor KKP, Jakarta, Selasa (28/2).

Pejabat yang dilantik adalah Sjarief Widjaja dari Sekretaris Jenderal menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar dari Kepala Balitbang menjadi Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Rifky Effendi Hardijanto dari Kepala Badan Pengembangan SDM menjadi Sekretaris Jenderal, dan Achmad Poernomo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Selain membacakan sumpah jabatan, para pejabat yang dilantik tersebut juga menandatangani pakta integritas. "Dinamika yang baru ini saya harap menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menginginkan sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di Republik Indonesia.

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan garis pantai kedua terpanjang setelah Kanada, karena itu seyogyanya industri perikanan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan," kata Rosan Roeslani.

Rosan mengemukakan, pihaknya mengapresiasi pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan program poros maritim dunia di dalam Indonesia.

Dia menyatakan keberhasilan KKP di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah luar biasa, seperti penenggelaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal di sejumlah kawasan perairan nasional. "Shock therapy seperti itu harus kita lanjutkan. Yang kami tunggu adalah langkah-langkah berikutnya," kata Ketum Kadin.

Hal tersebut, lanjutnya, karena berdasarkan data yang ada, kontribusi industri kelautan dan perikanan masih belum besar dalam menyumbangkan terhadap perekonomian, sehingga ke depannya harus berkesinambungan dan banyak menciptakan lapangan kerja.

Rosan mengingatkan bahwa pemerintah dalam lima tahun ke depan juga berencana membangun 24 pelabuhan besar serta lebih dari 3.000 kapal bantuan untuk produksi sektor kelautan dan perikanan.

Kadin Indonesia juga menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Empat Kapolda dan Wakapolda Baru, Ini Daftar Lengkapnya
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Empat Kapolda dan Wakapolda Baru, Ini Daftar Lengkapnya

Karo Penmas Polri menyebut proses ini sebagai mutasi dan promosi biasa dalam rangka tour of duty.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Mutasi 256 Perwira Tinggi, Meutya Hafid Yakin Tak Terkait Pilkada 2024
Panglima TNI Mutasi 256 Perwira Tinggi, Meutya Hafid Yakin Tak Terkait Pilkada 2024

Mutasi tersebut tertuang dalam keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 dan hasil sidang Wanjakti Tahun Anggaran (TA) 2024 pada 18 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Miliki Kompetensi dan Integritas
Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Miliki Kompetensi dan Integritas

Untuk menjadi Pejabat Fungsional yang baik tentunya harus mencerminkan profesinalisme serta memiliki kompetensi dan integritas

Baca Selengkapnya
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi III Blak blakan KemenkumHAM Disusupi Virus Berbahaya Rusak Pegawai
VIDEO: Komisi III Blak blakan KemenkumHAM Disusupi Virus Berbahaya Rusak Pegawai

Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Supiansa merspons soal target kinerja peningkatan kompetisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Banyak Jabatan Kepala Dinas di Pemprov DKI yang Kosong
Terungkap Alasan Banyak Jabatan Kepala Dinas di Pemprov DKI yang Kosong

Heru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.

Baca Selengkapnya
Menaker Minta Pejabat Tinggi Madya Berperan Aktif Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan
Menaker Minta Pejabat Tinggi Madya Berperan Aktif Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Menaker Ida juga mengingatkan kepada semua pegawai, khususnya para Pejabat Tinggi Kemnaker agar bersama-sama dapat memberikan dedikasi yang terbaik.

Baca Selengkapnya
TNI Mutasi Kabinda Jakarta dan Sumut, Apakah Terkait Pilkada? Ini Analisis Pengamat
TNI Mutasi Kabinda Jakarta dan Sumut, Apakah Terkait Pilkada? Ini Analisis Pengamat

Mutasi kedua jabatan ini dilakukan di musim Pemilihan Kepala Daerah.

Baca Selengkapnya
Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Cerminkan Kompetensi dan Integritas
Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Cerminkan Kompetensi dan Integritas

Sekjen Anwar Sanusi melantik dan mengambil sumpah 16 Pejabat Fungsional di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
Tengah Malam, Puluhan Pejabat Pemkab Nagan Raya Diganti
Tengah Malam, Puluhan Pejabat Pemkab Nagan Raya Diganti

Bagi pejabat yang baru dilantik, Fitriany meminta agar melakukan perubahan di tempat yang baru dan memberikan contoh loyalitas.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Mutasi 76 Jenderal Bintang 1 dan 2, Ini Daftar Lengkapnya
Panglima TNI Mutasi 76 Jenderal Bintang 1 dan 2, Ini Daftar Lengkapnya

Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024

Baca Selengkapnya
Panglima Rotasi 63 Perwira Tinggi TNI, Berikut Daftarnya
Panglima Rotasi 63 Perwira Tinggi TNI, Berikut Daftarnya

Mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya