Menteri Susi tawarkan 1.000 pegawai di atas 50 tahun untuk pensiun dini
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengadakan program pensiun dini atau golden handshake bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang telah berusia lanjut. Sebanyak 1.000 orang PNS ditargetkan akan pensiun dini dalam waktu tiga tahun setelah aturannya disahkan oleh Presiden Joko Widodo.
"KKP mau Golden Handshake bertahap selama tiga tahun sebanyak 1.000 orang. Ini khusus untuk yang 50 tahun ke atas, ini kita harapkan pensiun dini. Lalu rasionalisasi berdasarkan kualitas. Di atas 50 tahun dengan masa kerja di atas 10 tahun," ujar Susi di Kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).
Susi mengatakan, Golden Handshake tersebut sejalan penerimaan CPNS sebanyak 329 orang tahun ini. Hal tersebut juga sejalan dengan cita cita pemerintah menuju efisiensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
-
Siapa anggota KPPS? Jumlah anggota KPPS terdiri dari empat orang, yang terdiri dari satu orang ketua dan tiga anggota.
-
Gaji untuk anggota KPPS berapa? Gaji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pilkada 2024* Gaji ketua KPPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 900.000 per bulan.* Gaji anggota KPPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 850.000 per bulan.* Gaji pengaman TPS/Satlinmas di Pilkada 2024 sebesar RP 650.000 per bulan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam program KBNS Soeharto? Berdasarkan kriteria KBNS, beberapa perusahaan mobil membangun produk 'KBNS' seperti yang diinginkan Presiden Soeharto pada era 1970-an. 1. Toyota Kijang 2. VW Mitra 3. Datsun Sena 4. Vauxhall Morina
-
Siapa yang menerima tunjangan jamsostek saat KKN? Disampaikan Rektor Uniga Abdusy Syakur Amin, pihaknya mendaftarkan sebanyak 1.253 mahasiswanya yang KKN ke layanan BP Jamsostek.
-
Apa itu KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
"Memang rencana kita, dengan 1.000 Golden Handshake program, kita bisa rekrut sepertiganya (CPNS). Jadi kemampuan yang lebih baik, tapi SDM juga sedikit berkurang. Itu sesuai dengan spirit pemerintah menuju efisiensi dan peningkatan kualitas SDM," jelasnya.
Susi menambahkan, aturan ini sebenarnya sudah lama dibahas sejak dirinya memimpin KKP. Dia berharap dengan adanya efisiensi pegawai dan peningkatan kualitas SDM di kementerian-nya akan memberi dampak positif bagi kualitas pelayanan.
"Efisiensi dari jumlah, tapi kualitas pelayanan naik. Karena kualitas manusianya naik. Ini sudah digodok sejak awal saya di KKP. Setiap tahun kita akan adakan program itu. Perlahan tapi pasti KKP akan melakukan peningkatan kualitas," jelasnya.
Sejauh ini, sudah ada 75 orang pegawai KKP yang mengajukan diri untuk mengikuti Golden Handshake. Untuk kompensasi bagi pegawai yang mengikuti program tersebut akan disesuaikan dengan sisa masa kerja sebagai PNS.
"Ada 75 orang. Tentunya tidak sama (kompensasi). Kan ada yang pensiunnya tinggal tiga tahun, ada yang lima tahun. Tergantung sisa masa kerja. Kan gaji 100 persen. Intinya kita ingin memperbaiki yang tidak produktif yang sudah berusia lanjut," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudah ada instansi di daerah yang mengimplementasikan skema uang pensiun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaSayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Baca SelengkapnyaAdapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.
Baca SelengkapnyaPara menteri yang telah bekerja selama lima tahun terakhir akan memasuki masa baru di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaKementerian PANRB tengah menyusun skema pensiunan di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, Sandiaga menyambut baik aspirasi dari KORSA
Baca SelengkapnyaAda perbedaan antara skema pemberian pensiunan ASN dan PPPK. ASN akan dibayarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Baca SelengkapnyaHal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemkot Madiun bakal rekrut 200 PPPK guru dan nakes. Persiapkan dirimu
Baca SelengkapnyaProgram ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dalam penghasilan pensiun.
Baca Selengkapnya