OJK: Orang Indonesia Punya Uang, Tapi Tak Punya Akses ke Jasa Keuangan

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan kehadiran fintech akan membantu pemerintah dalam mendorong masyarakat guna mengakses layanan jasa keuangan. Teknologi yang dimiliki membuat fintech memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk ke daerah-daerah yang belum bisa mengakses jasa keuangan konvensional.

"Karena masyarakat Indonesia itu mungkin bukannya tidak punya uang, maksudnya tidak punya dana untuk investasi, tetapi kita bisa melihat bahwa masyarakat punya kemampuan berinvestasi tapi mereka tidak punya akses ke sektor jasa keuangan," kata dia, di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (9/8).

Dia mengatakan, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi jumlah penduduk. Meskipun setiap orang berinvestasi dengan nominal yang kecil, tapi jumlahnya akan sangat besar bila ditotal.

"Walaupun katakan UMKM kita, masyarakat di daerah katakan dengan nilai yang tidak terlalu besar, tapi kalau dari jumlah kecil-kecil kemudian jumlah masyarakat yang banyak. Saya rasa itu akan sangat membantu meningkatkan dana yang bisa dikumpulkan," imbuhnya.

Menurut dia, salah satu agenda yang harus dilakukan Indonesia tak lain yakni menurunkan saving investment gap. Hal tersebut penting untuk meningkatkan kemandirian modal domestik.

"Peningkatan kemandirian modal domestik. Saat ini di Indonesia kita membutuhkan pembangunan infrastruktur terutama dan masih banyak dan masih banyak kita mengharapkan modal dari luar," urai Nurhaida.

Karena itu, kehadiran fintech diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan tabungan domestik. Jika tabungan domestik meningkat, maka modal pembangunan yang berasal dari luar negeri dapat dikurangi.

"Yang didorong adalah bagaimana saving investment gap di Indonesia bisa dikurangi. Jadi memang terlihat jumlah saving yang ada dan Investasi yang dikumpulkan masih ada gap. Bagaimana kemudian meningkatkan saving yang ada di Indonesia dari masyarakat dan ini bisa digunakan untuk investasi," tandasnya.