Paket kebijakan XIV buat e-commerce resmi keluar, ini rinciannya

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XIV, Kamis (10/11). Salah satu isi paket deregulasi ini adalah memberikan kepastian dan kemudahan berusaha berbasis elektronik pada periode tahun 2016-2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan, paket kebijakan ekonomi XIV ini akan mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global.

Tak hanya itu, paket kebijakan ini kan menjadi acuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pengembangan e-commerce. "Ini (paket kebijakan ekonomi XIV) jadi acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Darmin saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11).

Darmin menjelaskan, ada delapan hal yang diatur dalam paket kebijakan ekonomi XIV. Berikut poin-poinnya:

a. Pendanaan

Pendanaan ini akan mempermudah dan memperluas akses melalui skema:

1) KUR untuk tenant pengembangan platform.

2) Hibah untuk inkubator bisnis yang akan membimbing/mendampingi start-up.

3) Dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform.

4) Angel capital, yang diperlukan saat start-up masih berada dalam tahap valley of death (usaha masih merugi) dalam tahap komersialisasi.

5) Seed capital dari Bapak Angkat.

6) Crowdfunding, yaitu pendanaan alternatif yang dananya dihimpun dari kelompok/komunitas tertentu atau masyarakat luas.

b. Perpajakan

Perpajakan akan memberikan insentif melalui:

1) Pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up.

2) Penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar/tahun melalui pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sehingga PPh final hanya sebesar 1 persen.

3) Memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha e-commerce asing dengan domestik. Pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan/atau konten di Indonesia wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan.

c. Perlindungan Konsumen

1) Melakukan pengharmonisasi regulasi yang menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa.

2) Pengembangan national payment gateway secara bertahap.

d. Pendidikan dan SDM

1) Meningkatkan kampanye kesadaran e-commerce.

2) Perancangan program inkubator nasional.

3) Penyusunan dan peningkatan kurikulum e-commerce.

4) Peningkatan edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, penegak hukum.

e. Logistik

1) Meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman.

2) Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional.

3) Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-Commerce.

4) Mengembangkan Sistem Logistik dari Desa ke Kota dengan sinergitas antara pasar, terminal, komoditi, dan pasar induk, pusat distribusi regional, dan pengaturan transportasi desa dan kota.

f. Infrastruktur Komunikasi

Percepatan pembangunan jaringan broadband berkecepatan tinggi, agar e-commerce dapat dimanfaatkan di seluruh Indonesia.

g. Keamanan siber (cyber security)

Melakukan penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan meningkatkan public awareness tentang kejahatan dunia maya serta menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.

h. Pembentukan Manajemen Pelaksana

Upaya sistematis dan terkoordinasi untuk penerapan Peta Jalan e-commerce dan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Peta Jalan e-commerce.