Pembangunan Tol dan Bandara di Yogyakarta Dinilai Akan Kurangi Angka Kemiskinan

Merdeka.com - Sejumlah pembangunan infrastruktur dilakukan di wilayah Yogyakarta, seperti jalan tol dan bandara internasional. Pembangunan infrastruktur ini dinilai akan mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY. Adanya jalan tol dan bandara ini akan menciptakan peluang wisata mendukung konsep kota aeropolis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Budi Wibowo menyampaikan, dibangunnya tol nantinya akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa.

"Oleh karena itu tol Yogya sampai Cilacap bagaimana pun juga 2020 nanti harus mulai dibangun," ujar Budi saat ditemui di sela acara Seminar Nasional Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Marriott Hotel Yogyakarta, Rabu (13/11).

Budi mengungkapkan, tol nantinya akan disusul pula dengan berbagai pembangunan. Salah satunya yakni aerotropolis yang pastinya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

"Aerotropolis mulai dibangun, wisata dibangun. Maka saya yakin Yogyakarta di atas rata rata nasional pertumbuhan ekonominya," papar Budi.

Fokus Kurangi Ketimpangan

Budi menerangkan saat ini pihaknya tengah fokus mengurangi ketimpangan antara wilayah selatan dengan utara DIY. Di wilayah selatan DIY nanti akan dilakukan pembangunan untuk menggenjot titik pertumbuhan ekonomi.

"Titik-titik pertumbuhan ekonomi harus kita bangun yang ada di selatan. Karena yang miskin itu banyak yang di selatan dibandingkan yang utara. Sangat terasa sekali, ini harus kita selesaikan," urai Budi.

Dalam acara yang digelar PTT Exploration and Production (PTTEP) Indonesia dan Program Pascasarjana MM-Sustainability Universitas Trisakti itu, Budi menyinggung pula mengenai indeks tenaga kerja di Yogyakarta yang menempati peringkat nomor satu di Indonesia yakni sebesar 70,99. Padahal, menurutnya upah mininum regional DIY merupakan yang terendah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.

"Rendahnya upah minimum regional itu sudah sesuai hitungan rumus indeks pelayanan harga barang dan jasa di masing-masing kabupaten dan kota," katanya.

Budi menyebut pihaknya terus berupaya untuk membenahi agar upah minimum regional supaya bisa berada di atas garis kemiskinan. Salah satu caranya standar harga barang dan jasa di pemerintah disesuaikan dengan kondisi riil.

"Misal kebijakan soal besaran standar bayar tukang, ya jangan Rp55 ribu per hari lagi wong sekarang sudah Rp80 ribu sampai Rp100 per hari," papar Budi

Sementara, General Affairs Manager PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara menambahkan perlu adanya kerja sama antar pemangku kepentingan supaya SGDs tercapai. "Para pemangku kepentingan bekerja sama dan memberikan kontribusi sesuai perannya," ungkap Afiat.

Afiat mencontohkan kemitraan untuk mencapai target SDGs yang telah dilakukannya yakni dengan bermitra bersama social business enterprise Sulawesi Barat, kemudian Sobis Pammase yang mendorong keberlanjutan program-program penanganan anak usia dini holistic integratif (PAUD HI) di Sulawesi Barat sejak 2012.