Pembayaran Cicilan Polis Jiwasraya Dahulukan Masyarakat Menengah Bawah

Merdeka.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa pengembalian uang nasabah Jiwasraya akan diprioritaskan terlebih dahulu kepada masyarakat menengah bawah. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Sesuai janji Presiden (Jokowi) dan Pak Erick (Menteri BUMN) bahwa kita memastikan polis tradisional yang masyarakat menengah bawah itu kita utamakan dulu ya," kata dia ditemui di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurutnya, presiden mempunyai alasan mengapa nasabah dengan kategori kelas menengah ke bawah didahulukan dibandingkan dengan nasabah lainnya. Mengingat, secara ekonomi mereka lebih membutuhkan.

"Karena kita tahu tradisional polis dari sisi ekonomi mereka lebih berat jadi kita utamakan di situ," imbuh dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, menyatakan pembayaran klaim perusahaan asuransi Jiwasraya akan segera dimulai pada kuartal II 2020. Menurut Arya, hal itu dilakukan sejalan dengan proses penyehatan bisnis perusahaan.

"Nanti kuartal II akan dimulai (pembayaran cicilan), tahun ini, yang pasti kuartal II dengan Jiwasraya Putra, holdingisasi, kita bertahap lah," papar Arya.

Pencairan Pembayaran Polis Tunggu Restu DPR

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berjanji akan mulai mencicil polis nasabah Jiwasraya pada akhir Maret. Pembayaran akan dilakukan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui langkah penyelamatan yang disampaikan hari ini.

"Konteks pembicaraan yang sudah kami rapatkan dari internal mungkin Maret akhir sudah mulai ada pembayaran kalau nanti konsep yang kami paparkan tertutup bisa disetujui," ujar Erick saat menghadiri rapat kerja dengan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).

Erick melanjutkan, sejauh ini Jiwasraya memiliki tanggungan wajib pembayaran klaim kepada nasabah sebesar Rp16 triliun. Sementara saat ini, perusahaan pelat merah tersebut memiliki kekurangan solvabilitas sebesar Rp28 triliun.

"Kementerian BUMN sedang melakukan koordinasi dengan Kemenkeu, OJK dan lembaga terkait lainnya untuk menentukan solusi terbaik dalam penyelamatan ini. Walaupun tadi di awal, kami ingin juga mulai ada pencairan di Maret. Kami terus upayakan kerja profesional dan transparan," jelasnya.