Pemda sumbang 10 persen tutupi defisit BPJS Kesehatan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan pemerintah menyiapkan opsi patungan dalam pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di mana opsi tersebut akan ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat untuk mengatasi masalah defisit anggaran.

"Atas arahan bapak Presiden pada rapat terbatas tentang pengendalian pembiayaan BPJS Kesehatan, meminta agar dilakukan perhitungan yang cermat dan akurat pembiayaan keuangan BPJS Kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit," kata Puan seperti dikutip Antara, Rabu (21/6).

Opsi tersebut di antaranya penyelesaian pembiayaan keuangan BPJS kesehatan seperti mendorong pemerintah daerah agar menganggarkan 10 persen APBD untuk bidang kesehatan.

Selain itu, juga dibahas opsi bauran yaitu penyesuaian iuran, subsidi biaya penyakit katastropik dari pemerintah pusat, serta urun biaya untuk penyakit yang berpotensi terjadinya penyimpangan dalam klaim jaminan.

"Opsi-opsi tersebut adalah opsi yang bersifat gotong royong yang semuanya ditanggung bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun penerima manfaat," imbuhnya.

Dengan selesainya permasalahan defisit pembiayaan BPJS Kesehatan diharapkan tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS kesehatan, seperti obat yang habis, antrean panjang dan keluhan-keluhan lainnya.