Pemerintah Berencana Akuisisi Saham Perusahaan Mobil Listrik Asal Jerman

Merdeka.com - Pemerintah tengah mencari opsi untuk mengakuisisi perusahaan mobil listrik asal Jerman. Langkah ini menjadi salah satu strategi dilakukan untuk menggaet investasi baterai mobil listrik di Tanah Air.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini BUMN sudah memiliki Indonesia Battery Corporation (IBS), sebuah perusahaan untuk mengurus ekosistem baterai mobil listrik. Kehadiran IBS diharapkan dapat mempermudah proses akuisisi.

"Itu ada rencana mau akuisisi saham pabrik mobil di Jerman. Cuma dua kan caranya, kalau tidak bisa bangun, ya kita akuisisi," kata Bahlil di Nusa Dua, Bali, ditulis Minggu (19/12).

Selain mengambil langkah akuisisi, pemerintah juga tetap melakukan upaya promosi, termasuk promosi dalam kemudahan perizinan investasi. Dia menyebut Indonesia memegang 22-24 persen cadangan nikel dunia. Kualitas kadar nikelnya pun merupakan yang terbaik.

Selain itu, jarak lokasi tambang nikel Indonesia masih terhitung dekat ke pelabuhan sehingga ongkos produksinya jauh lebih ekonomis.

"Baterai mobil itu bahannya nikel, mangan, kobalt dan lithium. Dari empat itu, kita cuma tidak punya lithium. Jadi 85 persen bahan baku baterai mobil itu ada di negara kita. Makanya orang semua sedang obok-obok kita untuk kita ekspor barang ini. Kita nggak mau, " katanya.

Bahlil menuturkan, sebagaimana rencana strategis nasional, Indonesia sudah harus beralih penuh ke kendaraan listrik pada 2040. Rencana tersebut pun sudah mulai digenjot sejak 2019 lalu di mana pemerintah akhirnya berhasil menggaet Hyundai asal Korea Selatan, untuk masuk ke Indonesia.

Tidak hanya Korea Selatan, pemerintah juga membidik produsen baterai listrik dan industri kendaraan listrik dunia untuk menanamkan modal di Indonesia. Komitmen investasi juga sudah datang dari CATL asal China dan Foxconn asal Taiwan.

"Foxconn juga akan bangun mobil listrik juga 2022. Sekarang ada CATL akan bangun pabrik baterai, tapi dia juga menggandeng pabrik mobil dari China," kata Bahlil.