Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Lebih Dalam Sebelum Naikkan Tarif Ojek Online

Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal menyebutkan pemerintah tidak boleh asal menetapkan tarif ojek online dan harus ditentukan berdasarkan hasil kajian yang solid. Sebab, hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yang juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Tarif naik tidak masalah, asalkan sudah dikaji," kata Fithra sata ditemui di Kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Fithra mengungkapkan, saat ini ada kecenderungan tarif ojol akan naik 100 persen. Artinya tarif tersebut naik dua kali lipat dibanding sebelumnya.

Sebelum menetapkan besaran tarif, pemerintah diminta untuk memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat terutama pengguna ojol yang mayoritas merupakan masyarakat dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah.

"Ini kan potensi kenaikkan tarifnya bisa sampai 100 persen, padahal kita harus kemudian pada awalnya menduga kemampuan membayar konsumen itu di level apa sih. Nah itu harus ditentukan dulu dan berdasarkan kajian yang solid," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah belum melakukan kajian mengenai hal tersebut. "Sementara ini kan kalau kita lihat yang ini potensi kenaikannya sepertinya tidak ada riset terlebih dahulu," dia menambahkan.

Sebelumnya, berdasarkan survei yang dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), permintaan konsumen akan turun dengan drastis sehingga menurunkan pendapatan pengemudi ojol, bahkan meningkatkan frekuensi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas sehari-hari sehingga dapat menambah kemacetan.

Ketua Tim Peneliti RISED, Rumayya Batubara mengatakan, konsumen sangat sensitif terhadap segala kemungkinan peningkatan tarif. Hal ini terlihat dalam hasil survei.

"Kenaikan tarif olek online berpotensi menurunkan permintaan konsumen hingga 71.12 persen," kata Rumayya Batubara pada acara peluncuran hasil survei di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (11/2).