Pemerintah Dinilai Kurang Sigap Tangani Virus Corona di Tanah Air
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengkritik pemerintah yang dinilainya kurang sigap dalam penanganan virus corona atau Covid-19. Dia menganggap pemerintah tak bisa banyak bertindak dalam menangani pandemi yang kini terus menggerogoti masyarakat Indonesia.
"Harus kita akui pemerintah gagap dalam menangani virus corona," cibir dia dalam sesi teleconference bersama Hipmi, Jumat (20/3).
Selain kegagapan, penanganan virus corona juga turut dikuasai ego sektoral di masing-masing institusi. Nihayatul lantas mencontohkan pembentukan Satgas, di mana beberapa instansi saling berebut kursi untuk jadi pemimpin dalam penanganan virus corona.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
"Awalnya mau buat Kemenkes, lalu Kemenko PMK. Lalu keluar Perpres itu di-handle BNPB. Padahal kita tahu BNPB tak punya keahlian dalam kesehatan, fokusnya adalah banjir," kata dia.
"Nah ini yang membuat kita di DPR kaget juga BNPB jadi leading sektornya. Kita takutnya malah jadi enggak fokus," dia menambahkan.
Kebijakan Work From Home
Contoh lainnya, Nihayatul menyoroti kebijakan Work From Home (WFH) dan sekolah dari rumah sebagai bentuk social distancing guna mencegah virus corona. Dia menyatakan aturan tersebut belum disosialisasikan secara jelas, sehingga banyak masyarakat yang salah mengartikannya.
"Misal sekolah diliburkan 14 hari. Timbul pertanyaan, kenapa 14 hari? Itu yang belum disosialisasikan. Di saat yang sama mal, tempat nongkrong, tempat wisata tetap buka. Akhirnya bukan Work From Home, malah liburan," ungkap dia.
Oleh karenanya, dia menyarankan pemerintah agar memberi penjelasan rinci kepada masyarakat terkait penanganan virus corona. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tenang dan tidak panik.
"Yang paling penting sosialisasi. Harusnya dari awal sudah ada imbauan. Misalnya Korea Selatan yang tiap dua jam sekali ada SMS blast soal penanganan (corona). Harusnya di Indonesia dari awal juga seperti itu," imbuh Nihayatul.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Prabowo mendapat 'serangan' dari capres lain yang menjadi lawan debatnya.
Baca SelengkapnyaDoni menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 saat wabah SARS-CoV-2 melanda Indonesia.
Baca SelengkapnyaProf. Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan agar kita waspada terhadap peningkatan kasus gondongan dan cacar air di kalangan siswa.
Baca SelengkapnyaKarhutla di Kalsel kini menjadi prioritas penanganan semua pihak
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca SelengkapnyaSejumlah patogen dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi munculnya pandemi baru sehingga jadi perhatian bagi Kemenkes.
Baca SelengkapnyaKombes Pol Yade Setiawan Sukses raih Doktor dan Pertahankan Disertasi Penanganan Covid 19.
Baca SelengkapnyaJenderal Dudung sebelumnya meninjau langsung proses penanganan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Jambi.
Baca SelengkapnyaKedua ancaman terbesar tersebut adalah kemungkinan terjadinya perang besar akibat ketidakstabilan global saat ini dan kemungkinan pandemi berikutnya.
Baca Selengkapnya"Jangan sampai hal kecil seperti karhutla menyebar ke negara tetangga membuat harga diri bangsa jatuh,"
Baca SelengkapnyaKPK mengungkap korupsi dalam pengadaan bantuan Presiden untuk warga terdampak pandemi.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya