Pemerintah dorong penggunaan BBN pada pesawat terbang

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk mengurangi dampak pemanasan global dan emisi gas rumah kaca sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (Master of Understanding) tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati pada Pesawat Udara (Aviation Biofuel) dan Energi Terbarukan (Renewable Energy) Secara Keberlanjutan pada Bandar Udara.

"Inisiatif pemanfaatan BBN pada pesawat udara merupakan komitmen pemerintah Indonesia guna mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca," ujar Menteri Perhubungan Evert Ernest Mangindaan saat penandatanganan MoU di kantornya, Jakarta, Jumat (27/12).

Mangindaan mengatakan, sektor transportasi belakangan ini tengah mengalami pertumbuhan. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya kebutuhan BBM yang berkorelasi dengan semakin meningkatnya kadar emisi gas buang.

Atas dasar itu, dia menilai perlu adanya semacam langkah alternatif agar penggunaan BBM dalam sektor transportasi terutama penerbangan dikurangi. Untuk itu, dia merasa perlu menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan lain.

"Tentunya kontribusi pemangku kepentingan akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang meletakkan penggunaan BBN dengan bauran 2 persen pada 2016, 3 persen pada 2020 serta 5 persen pada 2025," terang Mangindaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, kebutuhan akan Avtur meningkat sebesar 18 persen. Hal ini disebabkan jumlah penerbangan semakin meningkat.

Jero menerangkan, jumlah impor BBM mencapai USD 120 juta per hari. Dia mengatakan, uang negara terbuang dengan sangat besar karena harus digunakan untuk impor BBM, termasuk Avtur.

"Itu misinya mengapa Biofuel Aviation penting. Mungkin angkanya tidak besar, tapi harus dimulai," kata Jero.

Kerjasama yang disepakati antara KESDM dengan Kemenhub ini akan dilaksanakan selama 2014 hingga 2016. Kerjasama ini akan difokuskan pada empat aspek utama yaitu penguatan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, tata kelola dan bisnis proses.

Aspek kedua adalah studi, riset, dan pengembangan. Aspek ketiga adalah uji coba dan persiapan sertifikasi, serta aspek keempat adalah analisa komersial dan harga, produksi, dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan keempat aspek kerjasama ini, kedua kementerian ini bersepakat untuk membentuk tim kerja. Tim kerja ini akan mendapat pendampingan dan technical assistent melalui program kerjasama dengan ICAO MSA Annes 5 yang telah ditandatangani di Montreal. (mdk/bim)