Pemerintah Jokowi bentuk tim permudah proses perizinan impor
Merdeka.com - Pemerintah melakukan penyederhanaan proses perizinan impor untuk berbagai jenis produk. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini mengalami kesulitan untuk melakukan impor.
Kebijakan ini diambil setelah dilakukan pertemuan di Kementerian Keuangan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BPOM, Pimpinan KPK, dan Kepala Kantor Staf Presiden. Turut hadir pula berbagai asosiasi pengusaha.
Dengan menyederhanakan izin impor, proses perizinan akan berlangsung lebih cepat. Sebelumnya, untuk melakukan impor pelaku usaha harus mendapatkan izin dari beberapa lembaga terkait sehingga pelaku usaha tersebut harus melakukan beberapa kali perizinan.
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Bagaimana cara membuat pekerjaan lebih efisien? 'Sekarang kan sampai saat ini aturannya 8 jam. Dari 8 jam ini harusnya bisa diatur secara efektif dan efisien supaya tidak membuang kerjaan di luar jam kerja,' kata Imran dalam keterangannya, Kamis (10/10).
-
Bagaimana cara mengurus izin online? Penyelenggara Tinggal Isi Form Penaftaran Sigit menambahkan, pihak penyelenggara event saat ini tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online instansi setelah pelayanan izin digital diresmikan.
-
Kapan sertifikasi tanah jadi lebih cepat? Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Hal semacam inilah yang kemudian membuat proses perizinan impor menjadi lama dan rumit. Padahal pelaku usaha ingin agar perizinan menjadi lebih cepat sehingga usahanya dapat terus berjalan.
"Orang ingin patuh tapi aturannya jangan berbelit-belit dan sulit dan tidak transparan. Saya rasa itu permintaan yang sangat fair. Kita dari pemerintah ingin berorganisasi secara baik supaya bisa melayani masyarakat secara baik," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).
Lebih jauh, dia juga mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. "Kita akan membuat tim kecil sebagai follow up, dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dari kami (kementerian keuangan, bea cukai, Badan POM untuk bisa merespon itu," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.
Baca SelengkapnyaSejumlah relaksasi pengaturan izin diberikan dan beberapa di antaranya kembali ke Permendag 25 Tahun 2022 untuk tujuan yang sama.
Baca SelengkapnyaArif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaDi momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor
Baca SelengkapnyaPermendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.
Baca SelengkapnyaImpor barang pekerja migran diberikan pembebasan bea masuk.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPermendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas.
Baca SelengkapnyaKemendag mengungkap alasan melakukan relaksasi izin impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDaftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca SelengkapnyaUntuk komoditas besi dan baja dan tekstil dan produk tekstil (TPT) sekarang menggunakan laporan surveyor (LS) dalam negeri untuk bisa keluar dari pelabuhan
Baca Selengkapnya