Pemerintah Jokowi tambah utang Rp 40 triliun tahun depan
Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji rencana pencarian utang lebih awal (pre-funding) di kuartal IV-2016 sebesar Rp 40 triliun untuk menggenjot belanja negara di 2017. Hal ini dikarenakan penerimaan di awal tahun masih minim sehingga pemerintah membutuhkan dana talangan.
Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan prefunding ini juga untuk mengantisipasi jika situasi pasar dunia dan domestik tidak kondusif di tahun 2017 mendatang, dan likuiditas pada Desember 2016.
"Jadi, yang bagian akhir itu yang penting, kan ada volatility akhir-akhir ini. Kami tentu akan mengecek ulang, termasuk kita akan hitung ulang, apakah butuh segitu," kata Robert di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/11).
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Bagaimana cara Jokowi mempersiapkan Prabowo? 'Jadi, Mas Bowo berangkat ke sini ketemu ini jadi beliau yang saya siap pak siap bener saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau saya ke Jepang saya sekarang di perintahkan untuk ke Timur Tengah karena sangat penting,' imbuh dia.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Meski begitu, pemerintah tidak akan menggunakan keseluruhan dari jumlah utang tersebut. Jika situasi pasar dunia masih kondusif di awal tahun 2017, maka pemerintah masih bisa menggunakan langkah alternatif lainnya guna menggenjot belanja negara di awal tahun.
"Jadi, kita fleksibel saja, kalau marketnya kondusif, ya yang mana saja akan kita launch, prefunding. Tapi kalau marketnya sedang tidak bagus, kita juga tidak ngotot-ngotot amat. Pemerintah masih banyak alternatif," imbuhnya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prefunding dilakukan dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SBN). Dalam rangka pembiayaan APBN 2017, penerbitan SBN neto ditargetkan sekitar Rp 40 triliun.
Selain prefunding, belanja negara juga akan dipenuhi dengan SILPA. Pemerintah juga akan menggenjot penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, kenaikan kurs menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh semua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaTantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5,2 persen.
Baca SelengkapnyaPencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca Selengkapnya