Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah kaji kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim

Pemerintah kaji kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. ©Kementerian PPN/Bappenas

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah meninjau ulang Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk memperkuat implementasi adaptasi perubahan iklim dan emisi karbon.

Melalui perbaikan ini, pemerintah bisa mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada tahun 2045, sekaligus menilai risiko dan dampak perubahan iklim. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024), baik dengan pendekatan regional maupun sektoral.

"Implementasi RAN-API melibatkan 17 kementerian teknis terkait ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus, dan sistem pendukung. Analisis atas risiko iklim dan rencana aksi untuk adaptasi telah dilakukan di lima belas daerah uji coba yang ditetapkan dalam RAN-API, dengan melibatkan mitra pembangunan," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jerman, Jumat (17/11).

Dia menambahkan, proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim yang akurat.

Dalam proses kaji ulang RAN-API, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi. Indeks Ketahanan Nasional juga penting sebagai dasar penyusunan rencana adaptasi di masa depan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial, sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus didorong mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara, namun juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik," pungkasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Satgas Karbon Bentukan Pemerintah dan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Bakal Sulap Polusi Jadi Cuan
Satgas Karbon Bentukan Pemerintah dan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Bakal Sulap Polusi Jadi Cuan

Satgas ini akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak.

Baca Selengkapnya
Menteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Menteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.

Baca Selengkapnya
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan razia uji emisi akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Penanganan Iklim di Indonesia Ternyata Lebih Baik dari Negara Lain, Ini Buktinya
Penanganan Iklim di Indonesia Ternyata Lebih Baik dari Negara Lain, Ini Buktinya

Belanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya
Anies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya

Hal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Puan Ingatkan APBN 2025 Digunakan untuk Selesaikan Masalah Struktural RI
Puan Ingatkan APBN 2025 Digunakan untuk Selesaikan Masalah Struktural RI

Hal tersebut menurutnya agar menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Ajak Semua Pihak Atasi Dampak Perubahan Iklim: Ini Tantangan yang Kompleks
Menteri ESDM Ajak Semua Pihak Atasi Dampak Perubahan Iklim: Ini Tantangan yang Kompleks

Menteri ESDM menyebut, perubahan iklim adalah tantangan bersifat kompleks yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM soal Pertamax Jadi BBM Subsidi: Kita Sedang Lakukan Pendalaman
Menteri ESDM soal Pertamax Jadi BBM Subsidi: Kita Sedang Lakukan Pendalaman

"Kita sedang lakukan pendalaman itu segera, supaya memang bisa diambil langkah menyediakan BBM yang ramah lingkungan," kata Arifin.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu: Perubahan Iklim Tak Lepas dari Peranan Sektor Keuangan
Wamenkeu: Perubahan Iklim Tak Lepas dari Peranan Sektor Keuangan

Pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi

Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.

Baca Selengkapnya
Holding BUMN Jasa Survei Dukung Upaya Dekarbonisasi di Indonesia, Begini Langkah Diambil Perusahaan
Holding BUMN Jasa Survei Dukung Upaya Dekarbonisasi di Indonesia, Begini Langkah Diambil Perusahaan

IDSurvey ikut mensponsori RD20 Summer School bertajuk 'Keberagaman Pengetahuan tentang Dekarbonisasi dalam Mekanisme Transisi Energi yang Berkeadilan'.

Baca Selengkapnya