Follow
Pemerintah Kembali Wacanakan Uang Jaminan Pembangunan Smelter
Merdeka.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, untuk menjaga perusahaan melakukan pembangunan smelter dengan baik, pemerintah akan menetapkan kebijakan baru, yaitu kewajiban adanya uang jaminan kesungguhan pembangunan smleter.
"Itu jaminan kesungguhan," kata Bambang, di Jakarta, Kamis (7/2).
Menurut Bambang, penerapan kebijakan jaminan kesungguhan pembangunan smelter masih dievaluasi, namun dia optimis rencana tersebut bisa diterapkan. "Belum masih dievaluasi. Bedanya dulu kan nggak ada sekarang ada," tuturnya.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa penting melestarikan minyak bumi Sumut? Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga diperlukan adanya usaha untuk melestarikan sumber daya alam yang kian hari kian menipis.
-
Mengapa BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulut? ‘Kami ingin memastikan ketersediaan BBM terutama dalam menghadapi akhir tahun ini, di mana terdapat dua peristiwa penting yaitu Pilkada, serta libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mayoritas masyarakat Sulut ini penganut Nasrani yang tentunya mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita harus pastikan keamanan pasokan BBM, baik BBM subsidi maupun kompensasi,’ ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati disela-sela kunjungan lapangan di IT Bitung.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Bagaimana BPH Migas jamin BBM di Papua? BPH Migas terus memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat terpenuhi, termasuk kelancaran penyaluran BBM di wilayah timur Indonesia, Papua.
Gagasan menaruh uang jaminan bagi perusahaan yang membangun smelter, sebelumnya pernah cetus pada pemerintahan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014, untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dalam hal ini terkait hilirisasi mineral.
Pemerintah saat itu berencana mengambil pungutan berupa uang jaminan sebesar 5 persen, dari total investasi pembangunan smelter. Namun wacana kewajiban penyetoran uang jaminan tersebut dibatalkan sebelum diterapkan.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Output dari smelter tembaga tersebut sekitar 650.000 ton katoda tembaga.
Baca Selengkapnya
Ini syarat izin tambang Vale Indonesia diterbitkan Kementerian Investasi.
Baca Selengkapnya
Perusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca Selengkapnya
Bahlil pun memastikan program hilirisasi tambang saat ini telah berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Usul ini dilontarkan karena Bahlil gerah atas masih banyaknya oknum tambang ilegal yang tak sesuai kaidah norma di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Transformasi ekonomi menjadi hal penting dalam mengejar ambisi tersebut.
Baca Selengkapnya
HKI berharap dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Baca SelengkapnyaFahri Hamzah juga salah satu tokoh yang sangat mendorong program hilirisasi saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Baca Selengkapnya
Besaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca Selengkapnya
Pembangunan smelter ini merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara industri.
Baca Selengkapnya
Jokowi meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Biaya investasinya mencapai Rp56 triliun.
Baca Selengkapnya
Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca Selengkapnya