Pemerintah Pertahankan Penerapan Skema Bagi Hasil Gross Split

Merdeka.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, sebagian investor memberikan sambutan baik atas penerapan skema bagi hasil migas gross split, sebab ada kepastian dalam penetapan besaran bagi hasil migas berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

"Sejauh ini gross split sudah nyaman juga karena mereka ada kepastian. kalau cost recovery dikerjakannya tahun ini tahun depan harus dievaluasi dulu. Tapi kalau gross split sudah dibagi dari awalnya sudah terprogram," kata Arifin, di Jakarta, Selasa (12/11).

Pemerintah pun akan tetap mempertahankan penerapan bagi hasil migas yang digagas Arcandra Tahar tersebut, namun tetap membuka kesempatan investor memberikan masukan terhadap bagi hasil migas yang diinginkan.

"Kita pada intinya akan mempertahankan Gross Split tapi tidak mengesampingkan atau mengabaikan pesan investor," tuturnya.

Terkait dengan produksi migas, sebelumnya Arifin mengungkapkan, produksi minyak dalam negeri dari sumur yang sudah operasi harus dioptimalkan, untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga bahan baku untuk memproduksi BBM tersedia dari dalam negeri.

Dia melanjutkan, selain mengandalkan produksi minyak dari sumur yang sudah ada, untuk menggenjot produksi minyak dalam negeri juga akan mengoptimalkan pencarian minyak dari sumur baru. "Sama untuk mempercepat pengusahaan wilayah kerja migas baru," tandasnya.

Keunggulan Skema Gross Split

Mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, dengan skema cost recovery, seluruh proses procurement atau pengadaan harus dikoordinasikan dengan SKK Migas dan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Melalui Gross Split segala pembahasan yang terjadi dengan SKK Migas tidak ada lagi dilakukan dan bisa menghemat waktu mulai dari tahapan Pre Front End Engineering Design (FEED) hingga onstream hingga 2-3 tahun penghematan waktu.

"Rata-rata 2 sampai 3 tahun kita bisa saving time dalam perhitungan perekonomian, kalau selama ini bilang gross split tidak menarik apakah saving time itu sudah dimasukan dalam perhitungan?," kata Arcandra.

Dalam penetapan Permen ESDM 8 Tahun 2017 tentang Gross Split, pemerintah menggunakan 10 blok migas besar sebagai representasi blok-blok migas yang ada di Tanah Air, termasuk dalam penghematan waktu tersebut.

"Jadi insentif kalau hanya bicara split saja tidak akan atraktif. Adanya gross split akan ada early production, ditambah efisiensi turunan yang dihasilkan, harusnya masuk dalam perhitungan tersebut," tandas Arcandra.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com