Pemerintah putuskan impor beras dialihkan dari PT PPI ke Bulog

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan adanya beberapa penyesuaian terkait kebijakan impor beras guna membantu persediaan stok beras di awal tahun 2018. Penyesuaian ini berdasarkan Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Dia menjelaskan, pemerintah telah mengubah mekanisme pelaksanaan impor beras, di mana penugasan tersebut dialihkan dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara beras yang akan diimpor adalah beras umum dan premium dari yang sebelumnya merupakan beras khusus.

"Dengan demikian impor beras yang tadinya direncanakan melalui pelaksanaan peraturan menteri perdagangan dialihkan atau kalimatnya, impor yang tadinya direncanakan didasarkan kepada Kemendag itu dihentikan dan pemerintah mengubahnya menjadi impor beras melalui Bulog berdasarkan Perpres 48 2016," kata Darmin di kantornya Jakarta, Senin (15/1).

Selain itu, impor beras sebanyak 500 ribu ton itu akan dilakukan secara bertahap. Paling tidak impor akan dilakukan hingga pertengahan Februari 2018. "Itu bisa 20 tahap jadi mungkin tidak sekaligus datang, itu pasti bertahap sampai dengan akhir paling lambat pertengahan Februari tapi kalau harga belum turun kita lanjut sampai akhir Maret," ujarnya.

Menurutnya alasan dari peralihan impor dari PT PPI ke Bulog karena untuk stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras Pemerintah. "Di dalam Perpres 48 jelas itu adalah Bulog. Tidak ada ditambahkan yang lain-lain," jelasnya.