Pemerintah Siapkan Dana Rp150 Triliun untuk Bangkitkan Ekonomi Usai Pandemi Corona
Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan anggaran Rp150 triliun untuk membantu perusahaan yang tidak melakukan PHK karyawan di tengah pandemi corona. Harapannya, ekonomi Indonesia bisa kembali bangkit usai pandemi corona.
Anggaran ini berada di luar anggara stimulus virus corona yang sebelumnya telah disiapkan pemerintah sebesar Rp405 triliun.
"Pemerintah menyiapkan anggaran Rp150 triliun itu di luar anggaran Rp405 triliun, untuk program-program reborn ekonomi Indonesia. Sekarang sedang disusun. Sebetulnya yang Rp150 triliun ini kita agendakan untuk setelah Covid-19 ini hilang dari Indonesia. Supaya diharapkan jadi negara yang tercepat reborn ekonominya," ungkapnya.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
Namun demikian,pengucuran dana ini akan dievaluasi kembali sehingga sifatnya dinamis. Dia memperkirakan, mungkin saja ada kebutuhan-kebutuhan yang melebihi Rp150 triliun yang akan dibahas di internal pemerintah.
Saat ini, Menperin mencatat bahwa 60 persen industri kecil, menengah dan besar terpukul akibat dampak covid-19. Namun, 40 persen lainnya justru mengalami peningkatan permintaan.
Meskipun ada industri yang menderita di balik wabah ini, tapi ada industri lain yang mengalami permintaan yang tinggi, yakni industri alat kesehatan berupa Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan medis, farmasi dan fitofarmaka, tentunya industri makanan dan minuman.
"Demand yang tinggi ini bisa kita lihat adalah kebanyakan berkaitan dengan Industri alat keselamatan diri dan industri farmasi, makanan dan minuman. Ini adalah momentum yang tepat untuk kebangkitan kita baik dari industri alat kesehatan, makanan dan minuman, obat dan vitamin," ujarnya.
Sementara untuk industri yang menderita akibat covid-19 yaitu industri logam, regulator, peralatan listrik, kabel, semen, keramik, kaca, elektronik dan peralatan telekomunikasi, otomotif, karet, mesin, alat berat, pesawat terbang, kereta api, kapal, tekstil, serta meubel dan kerajinan.
"Penanganan masing-masing industri juga berbeda, yang paling penting mereka tidak semakin terpuruk."
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun ada tantangan besar yang mampu mempengaruhi likuiditas dan kebijakan moneter tetap ketat di tahun depan.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaDari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaProgram pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaMeskipun, harga komoditas ekspor sekarang ini menunjukan grafik pelemahan.
Baca SelengkapnyaCadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca Selengkapnya