Pemerintah targetkan 7 juta lahan tersertifikasi tahun depan
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan melakukan sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 7 juta pada 2018. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan target sertifikasi lahan tahun ini sebesar 5 juta.
"Tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah dan nanti 2018 menjadi 7 juta," ujar Sofyan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).
Sofyan mengatakan, program sertifikasi lahan merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan akses pada masyarakat kecil supaya memiliki legal dokumen terhadap asetnya.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Kenapa Mentan minta tambahan lahan tanam di Kalimantan Selatan? “Saya butuh 500 ribu hektar tambahan untuk perkuat stok beras nasional yang diperkirakan menghasilkan gabah 3 juta ton dan beras 1,5 juta ton. Ini adalah perintah Bapak Presiden. Dan di Kalimantan Selatan kita minta 100 ribu hektar. Dan saya minta ada 3.000 hektar di Barito Kuala,“ tambahnya.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
"Tahun ini pemerintah sangat serius memberikan akses kepada masyarakat, terutama mereka orang kecil yang tidak dokumen terhadap aset mereka," kata Sofyan.
Sampai saat ini, total sertifikat aset di Indonesia baru mencapai 46 juta dari total 126 juta yang harus disertifikasi. Angka 46 juta tersebut juga sebagian besar hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses ke perbankan.
"Itu masih rendah, banyak sekali yang tidak bisa akses ke perbankan, oleh sebab itu pemerintah menyadari sangat penting," ungkap dia.
Pemerintah telah menerbitkan 250.000 sertifikat lahan. Dalam waktu dekat diharapkan mampu menerbitkan 1,3 juta sertifikat lahan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berharap masalah sengketa lahan yang kerap terjadi di masyarakat dapat ditekan dengan kepemilikan dokumen legal.
"Dengan memberikan sertifikat semua orang dapat menunjukan bukti aset. Lalu sertifikat membuat peace of mind bagi masyarakat, bahwa aset yang tidak punya title adalah aset yang mati, sedangkan aset punya title itu adalah aset yang baik, makanya program ini baik," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaRaja Antoni mengungkapkan betapa pentingnya memliki sertipikat tanah, sebab sertipikat menjadi tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah terdaftar sebanyak 110 juta bidang tanah, dan 90 juta bidang diantaranya telah bersertifikat.
Baca SelengkapnyaRaja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mamastikan program optimasi lahan atau Oplah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca SelengkapnyaKementan berkomitmen akan mempercepat pencetakan sawah satu juta hektare.
Baca SelengkapnyaProgram Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) digulirkan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaDi tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca Selengkapnya