Pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR capai 1.607 laporan

Merdeka.com - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa mengungkapkan, masyarakat cukup antusias memanfaatkan aplikasi Layanan Aspirasi dan LAPOR! tersebut. Tercatat, pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! selama cuti bersama (periode 11-20 Juni 2018), yakni mencapai 1.607 laporan.

"Sebanyak 1.295 laporan sudah di verifikasi dan di disposisi oleh admin kami ke admin kementerian/lembaga. Adapun sebanyak 278 laporan dihapus oleh admin kami karena setelah di verifikasi laporannya tidak lengkap. Sisanya sebanyak 24 laporan belum di proses, 9 laporan sedang di proses dan 1 laporan di pending," ungkap Diah di Jakarta, Rabu (20/6).

Diah mengatakan, lima topik aspirasi dan pengaduan masyarakat yang paling banyak disampaikan meliputi masalah kemacetan, Tunjangan Hari Raya (THR), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan masalah ketenagakerjaan.

"Tingginya jumlah aspirasi dan pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagai cerminan dari tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor, harus segera direspon oleh aparatur. Kami berharap besok di hari pertama masuk kerja, semua admin LAPOR! kementerian/lembaga mulai efektif bekerja," ungkap Diah.

Selama tahun 2018 (Januari sampai dengan pertengahan Juni), jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi LAPOR! mencapai 57.171 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.061 laporan sudah diselesaikan, 3.189 laporan masih dalam proses, 7.542 laporan belum di proses, 1.158 laporan dipending, 4.876 telah di verifikasi dan di disposisi ke admin kementerian/lembaga, serta 24.345 laporan dihapus karena laporannya tidak lengkap.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap warga masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi LAPOR!. Sebagai aktualisasi dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), aplikasi LAPOR! ini adalah bukti kesungguhan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," pungkas Diah.