Pengamat nilai pemerintah tidak transparan soal kebutuhan TKA di Indonesia

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, maraknya temuan tenaga kerja asing (TKA) asal China di lapangan menggambarkan banyaknya pelanggaran serta tidak adanya data yang jelas terkait kebutuhan akan TKA di Indonesia. Menurutnya, Indonesia butuh transparansi data mengenai berapa banyak TKA yang diizinkan untuk bekerja di tanah air.

"Di Singapura ini ada website yang memuat seberapa banyak TKA ini diperbolehkan. Kita enggak punya mekanisme ini. Kita ini berantakan di level implementatif," ujar Bhima saat memberi paparan dalam diskusi May Day, TKA dan Investasi di Warung Daun, Jakarta, (28/4).

"Kita tidak ada transparansi data untuk TKA yang bisa diakses. Masyarakat kan butuh transparansi. Di Singapura ini terbuka dan kita sampai sekarang belum ada," tambahnya.

Sementara itu, terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Bhima menyatakan bahwa hal ini hanya akan mempermudah TKA untuk masuk ke Indonesia dan tidak berperan besar pada pertumbuhan ekonomi RI.

"Ya intinya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ini hanya akan mempermudah TKA masuk ke tanah air. Temuan Ombudsman bahwa banyak TKA terutama China yang masuk adalah tenaga kerja kasar (unskilled). Ini bukan case per case, tapi ini sudah dalam bentuk data dari Ombudsman," tandasnya.

Reporter : Bawono Yadika

Sumber : Liputan6