Pengamat: Pemerintah jangan kebakaran jenggot atasi masalah garam

Merdeka.com - Pengamat Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar angkat bicara terkait kelangkaan garam yang terjadi di beberapa daerah Indonesia dalam waktu belakangan ini. Menurutnya, kelangkaan ini seharusnya sudah diantisipasi dari jauh hari.

Dalam pandangannya, kelangkaan garam seharusnya sudah bisa dilihat sejak 10 atau 20 tahun silam, dengan melihat data perkembangan penduduk.

"Kita kan mestinya dari sejak 10 atau 20 tahun yang lalu sudah bisa mengantisipasi (stok garam), (dilihat dari) perkembangan penduduk, sehingga bisa dihitung berapa kebutuhannya dari tahun ke tahun," ujar Hermanto di Jakarta, Minggu (6/8).

Hermanto menjelaskan, selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional hampir tidak ada penambahan yang signifikan. Menurutnya, itu merupakan suatu indikasi bahwa pemerintah terutama yang paling bertanggung jawab yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.

"Dari situ saja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait ya kementerian perikanan dan kelautan dong, karena turunannya ada di situ (KKP)," kata Hermanto.

Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dicanangkan oleh pemerintah selama ini dinilai belum efektif. PUGAR seperti wacana proyek bukan sesuatu yang betul-betul disiapkan seperti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur.

"Saya kira belum efektif ya (Program PUGAR), baru kayak proyek saja gitu, bukan sesuatu yang istilahnya betul-betul disiapkan seperti halnya pemerintah sekarang serius bangun infrastruktur," jelasnya.

Hermanto menambahkan, adanya isu kelangkaan garam karena permainan kartel juga sulit diterima. Alasannya, walaupun memang benar-benar ada mafia garam atau kartel garam, kalau produksi garam banyak dan mencukupi maka praktik kartel tersebut tidak akan efektif.

"Menurut saya, alasan yang sulit diterima sebenarnya, kalau ada sesuatu yang langka, lantas dituduh ada mafia lah dituduh ada kartel. Jadi mau dia mafia atau dia kartel ya, kalau pun ada, kalau memang produksi kita banyak dan mencukupi mana efektif dia melakukan kartel, kartel atau mafia itu efektif untuk beroperasi jadi sekali untung berlipat ganda itu, kalau emang ada keterbatasan produksi. Kalau barangnya banyak, petani garam kita itu efektif untuk menghasilkan garam banyak, gak akan ada yang mau (melakukan) kartel," tuturnya.

Solusi terbaik yang harus dilakukan yakni harus meningkatkan basis produksi garam, membina petani garam agar mampu bertani dengan baik, selain itu dukungan teknologi juga menjadi hal yang penting. Pemerintah juga harus menjamin jangan sampai petani garam malah terkonversi, ladangnya malah menyusut dipakai untuk yang lain.

Selain itu, pemerintah juga diminta tetap tenang dalam mengatasi masalah jangan setiap ada masalah seperti kebakaran jenggot. "Jadi solusi yang emang harus dilakukan itu tingkatkanlah basis produksi itu, binalah petani garam itu, jangan malah dia jadi terkonversi ya, ladang garamnya itu malah menyusut dan dipakai untuk yang lain-lain. Jadi jangan kaya kebakaran jenggot lah, setiap ada masalah ribut," pungkasnya.