Pengusaha Dukung Pemerintah Gugat Eropa Terkait Diskriminasi Kelapa Sawit
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution hari ini mengumpulkan pengusaha sawit di kantornya. Pertemuan tersebut membahas langkah yang akan ditempuh untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).
"Untuk memutuskan sesuatu kita berikan saja informasi mengenai perkembangan terakhir mengenai langkah-langkah Eropa," kata Menko Darmin di kantornya, Senin (25/3).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyebutkan pengusaha nasional siap mendukung semua langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam melawan UE.
-
Bagaimana Pupuk Indonesia mendorong UMKM binaan untuk go internasional? Pupuk Indonesia bersama PIKA-PI mendorong UMKM binaan, khususnya yang bergerak di bidang wastra (kain tradisional yang sarat akan makna budaya nusantara) untuk naik kasta dan go internasional. Salah satu upayanya dengan aktif mengikuti event-event level internasional, seperti JFC yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini.
-
Bagaimana Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.
-
Kenapa Pertamina mendampingi UMKM? Pertamina senantiasa berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM supaya naik kelas.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Siapa yang mendukung kinerja Pertamina Hulu Energi? 'Kami bersyukur dengan seluruh pencapaian tersebut, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar, ' tambahnya.
-
Apa yang menjadi pendorong utama Pertamina dalam ekonomi Indonesia? Pendekatan ini akan menjadi terobosan bagi perekonomian Indonesia, dengan membuka peluang industri baru dan menciptakan pasar global untuk produk-produk rendah karbon.
"Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah akan menggugat UE melalui organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Namun pemerintah juga mendorong para pengusaha melakukan gugatan bisnis melalui pengadilan setempat.
Senada, Wakil Ketua Umum III Gapki, Togar Sitanggang mengatakan pengusaha akan terus menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah mengenai sikap atau tindakan yang akan ditempuh.
"Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus saling berbicara dan berdiskusi langkah-langkah yang kita ambil," ujarnya.
Namun demikian, dia menyatakan pengusaha perlu waktu untuk mempelajari lebih jauh sebelum melayangkan gugatan. Selain itu, gugatan baru bisa dilakukan setelah UE mensahkan European Union's Delegated Regulation di tingkat parlemen mereka. Jika sudah disahkan, aturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi UE melakukan diskriminasi sawit.
"Begitu mereka sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Ada banyak hal yang kita diminta laksanakan untuk litigasi. Kita akan pelajari semuanya," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca SelengkapnyaIndonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaBKSAP DPR bertemu dengan Director of the European Parliament in ASEAN Antoine Ripoll di Gedung DPR RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMasih soal ketahanan pangan, Luhut juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengamankan stok beras dari Kamboja.
Baca SelengkapnyaMenkop Teten optimis kerja sama dengan RSPO akan memperkuat korporatisasi petani sawit sekaligus memperkuat produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, kata Eddy, Gapki tidak mempermasalahkan penambahan Kementerian Lembaga di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaDalam IEU-CEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.
Baca SelengkapnyaRencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.
Baca Selengkapnya