Pengusaha nilai BUMN memonopoli pembangunan proyek infrastruktur dalam negeri

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum III Gapensi, Bambang Rahmadi menilai ada unsur monopoli dari perusahaan plat merah. Bahkan, imbauan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus anak cucu perusahaan pun tidak diindahkan.

Menurutnya, saat ini 8 perusahaan plat merah beserta anak cucu perusahaannya terlalu mendominasi pembangunan infrastruktur. Padahal, perusahaan swasta di bidang tersebut banyak sekali, yaitu sekitar 140.000 perusahaan.

"Perusahaan besar ingin monopoli kemudian itu memang nafsu monopolinya seperti itu oleh karenanya harus ada regulasi yang atur agar kemudian dia tidak jadi gurita (mempunyai banyak anak cucu perusahaan). Jokowi instruksikan untuk bubarkan cucu dan anak perusahaan sekarang belum ada realisasinya," kata Bambang di Kawasan SCBD Sudirman, Rabu (14/3).

Dia menambahkan, ada banyak proyek infrastruktur di Indonesia, baik infrastruktur besar, sedang, maupun kecil. Namun, perusahaan karya swasta hanya mendapatkan porsi kecil dalam pembangunan tersebut.

"Data dari Dirjen Jasa kementerian PUPR katanya ada 4.971 paket proyek di 2018. Ada kecil, sedang dan besar. Kalau kecil yang Rp 0 sampai Rp 2,5 miliar. Kalau sedang Rp 2,5 sampai Rp 10 miliar, besar di atas Rp 100 miliar. Swasta nasional posisi 2-3 persen yang besar dari 140.000 itu," imbuhnya.

Dengan demikian, dia meminta agar BUMN memberi porsi lebih pada swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah. Sebab, selama ini swasta hanya digandeng sebagai sub kontraktor saja.

"Kita himbau BUMN, bagi lah jangan sendiri. Kalau itu JO (Joint Operation) uangnya kan ada di JO. Tapi kalau sub kontraktor kalau dia ingat bayar ya dibayar," tandasnya.