Pengusaha UMKM Pilih Jualan di Sosial Media Ketimbang di Platform E-commerce

Merdeka.com - Keinginan pemerintah agar pelaku usaha yang berjualan di sosial media berpindah ke platform e-commerce rasanya sulit terwujud. Sebab, pelaku UMKM merasa lebih mudah berjualan melalui sosial media ketimbang bekerja sama dengan situs belanja online kenamaan.

Kepala UKM Center Universitas Indonesia, Zakir Sjakur Machmud mengatakan, penjualan melalui sosial media juga lebih efektif bagi para pelaku UMKM. Sebab produk UMKM harus bersaing dengan barang impor yang harganya lebih murah jika dijual melalui situs belanja onlien.

Hal ini merujuk beberapa studi yang pernah dibacanya. Meski pasar pelaku UMKM lebih kecil, tetapi penjualannya lebih efektif.

"Walaupun skala kecil, lebih efektif jualan di sosmed dibandingkan e-commerce," kata Zakir di Jakarta, Jumat (14/2).

Dalam pandangan Zakir, konsumen biasanya membeli produk melalui sosial media karena akun online shopping memiliki banyak pengikut (followers). Selain itu, pelaku UMKM juga bisa berkreasi dengan desain atau tampilan produk.

Cara ini juga dipilih karena pelaku UMKM tidak terikat aturan yang ditetapkan oleh e-commerce. Sehingga mereka lebih leluasa dalam berjualan.

Manajer Pelatihan UKM Center Universitas Indonesia, Fahnia Chairawaty menambahkan, pelaku UMKM yang berjualan melalui media sosial merasa lebih dekat dengan para calon konsumennya. Sementara jika berjualan di e-commerce, mereka merasa berjarak dengan konsumen.

"Ini sifatnya tidak subtitusi tapi komplementer," kata Fahnia.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga membuat pengusaha UMKM ketar-ketir. Ini menambah keengganan mereka pindah ke e-commerce.

Berlakunya PP tersebut membuat pelaku usaha takut dikenakan pajak yang nantinya berakibat berkurangnya pendapatan.

Meski begitu beberapa dari mereka juga tidak alergi e-commerce. Bahkan memanfaatkan e-commerce sebagai trik agar lebih dipercaya konsumen. Mereka kerap mencantumkan tautan (link) toko yang dimiliki di akun sosial media. "Jadi ini juga cara menambah kepercayaan pelanggan," kata Fahnia.

Kendala UMKM Tidak Bisa Naik Kelas

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mendorong para pelaku usaha UMKM naik kelas. Dia ingin pelaku usaha mikro naik kelas ke usaha kecil, pelaku usaha kecil naik kelas ke usaha menengah dan pelaku usaha menengah naik ke pelaku usaha besar.

Sayangnya, Pembina UKM Center Universitas Indonesia Nining Soesilo pesimis dengan mimpi Teten. Selama 15 tahun membina UMKM, Nining melihat masih banyak kendala yang harus diselesaikan untuk mewujudkan UMKM naik kelas.

Dalam sebuah penelitian di Harvard University, kata Nining, ada 3 hal yang membuat UMKM di negara berkembang tidak bisa naik kelas. Pertama, produk UMKM yang kurang diminati konsumen. Produk mereka kalah dengan barang impor.

"Ketidakcintaan terhadap produk dalam negeri buat mereka (UMKM) enggak bisa naik kelas," kata Nining di Jakarta, Jumat (14/2).

Kedua, pelaku UMKM takut dihantui oleh pajak. Para pelaku usaha enggan naik kelas lantaran takut dikenakan pajak yang membuat pendapatan mereka berkurang.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara berkembang hal ini lazim terjadi.

Ketiga akses pembiayaan. Kondisi juga banyak terjadi di berbagai negara. Masalah Indeks Kemudahan Berbisnis (EODB) ikut jadi kendala UMKM tidak bisa naik kelas. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya akses pembiayaan saat ini sudah lebih dipermudah.

Untuk itu, upaya pemerintah menginginkan para UMKM naik kelas bakal mendapatkan tantangan besar. Apalagi jika mereka didorong untuk membentuk perusahaan terbuka. Meski memang persyaratannya dipermudah, namun hal itu tak lantas membuat pelaku UMKM mau bertransformasi. Alasannya, secara psikologis pelaku UMKM takut menjadi besar.

Mereka merasa terbebani jika membuat PT karena harus mengembangkan usahanya. "UMKM makin kecil, makin malas kembangkan usaha," kata Nining.