Follow
Per Oktober, Realisasi Anggaran Pelindungan Sosial Capai Rp338,2 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp338,2 triliun per 31 Oktober 2021, angka ini mencapai 91,8 persen terhadap APBN.
Realisasi terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp159,8 triliun. Antara lain Kementerian Sosial Rp73,8 triliun untuk penyaluran bantuan PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, hingga sembako PPKM.
Kemudian, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp15,25 triliun untuk penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp1.200.000 per pelaku usaha mikro. BPUM sendiri telah menjangkau 12,71 juta usaha mikro.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang diraih BRI pada triwulan I 2024? PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil mencetak laba Rp15,98 triliun hingga akhir Triwulan I 2024.
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
"Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan Rp6,7 tirliun untuk bantuan subsidi upah," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (25/11).
Komposisi selanjutnya ialah belanja non Kementerian/lembaga senilai Rp160,5 triliun. Di antaranya untuk subsidi energi dan non energi sebesar Rp138 triliun hingga program Kartu Prakerja sebanyak Rp21 triliun bagi 5,9 juta peserta.
"Terakhir, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp18 tirliun untuk 5,6 juta keluarga," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Baca Selengkapnya
Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya