Per Oktober, Realisasi Anggaran Pelindungan Sosial Capai Rp338,2 Triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp338,2 triliun per 31 Oktober 2021, angka ini mencapai 91,8 persen terhadap APBN.

Realisasi terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp159,8 triliun. Antara lain Kementerian Sosial Rp73,8 triliun untuk penyaluran bantuan PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, hingga sembako PPKM.

Kemudian, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp15,25 triliun untuk penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp1.200.000 per pelaku usaha mikro. BPUM sendiri telah menjangkau 12,71 juta usaha mikro.

"Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan Rp6,7 tirliun untuk bantuan subsidi upah," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (25/11).

Komposisi selanjutnya ialah belanja non Kementerian/lembaga senilai Rp160,5 triliun. Di antaranya untuk subsidi energi dan non energi sebesar Rp138 triliun hingga program Kartu Prakerja sebanyak Rp21 triliun bagi 5,9 juta peserta.

"Terakhir, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp18 tirliun untuk 5,6 juta keluarga," tandasnya.