Go-Jek Disarankan Tak Ikut Perang Tarif Sebab Bisa Ganggu Inovasi

Merdeka.com - Pengamat industri digital dari Universitas Indonesia, Harryadin Mahardika menyarankan Go-Jek agar keluar dari zona perang tarif yang gencar dilakukan Grab, dan tak terpancing untuk terlibat semakin dalam. Menurutnya, hal itu akan mengancam kelangsungan usaha serta menghambat inovasi dalam investasi teknologi.

"(Perang tarif berkepanjangan) sangat tidak sehat. Mengganggu inovasi karena profit turun akibat banyak bakar uang di promo tarif dan dampaknya akan merugikan mitra pengemudi juga," kata Harryadin Mahardika seperti ditulis Antara, Minggu (3/3).

Menurutnya, Go-Jek sudah punya desain dan ekosistem bisnis yang lebih matang, sehingga memiliki konsumen dan mitra pengemudi yang loyal. Keunggulan ini merupakan modal yang jauh lebih berharga ketimbang ikut berusaha menguasai pasar lewat strategi perang tarif.

Selain unggul dalam inovasi pengembangan layanan, faktor lain yang membuat Go-Jek lebih menarik, menurut Harryadin, adalah fleksibilitas manajemen dalam menerima aspirasi mitra pengemudi. Kemampuan menjaga hubungan dengan mitra pengemudi telah menjadi pembeda sehingga menciptakan rasa nyaman.

"Lihat saja, Go-Jek relatif lebih minim mendapat komplain," ujarnya.

Harryadin menyarankan GoJek untuk lebih fokus mengandalkan inovasi dan peningkatan layanan dibanding membakar uang lewat perang tarif, strategi ini diyakini lebih ampuh membentuk kesetiaan konsumen dan mitra pengemudi.

"Jadi tak perlu lagi terlibat perang tarif. Lagipula Grab juga tak akan mampu sendirian menguasai pasar Indonesia yang besarnya empat kali pasar Thailand ini," kata dia.

Dia menilai, aksi Grab memicu perang tarif dengan cara agresif melempar promo sangat murah adalah usaha mengalahkan Go-Jek sebagai satu-satunya kompetitor setelah Uber tumbang.

Namun, kata dia, percuma saja membakar uang untuk merebut hati konsumen, jika minim inovasi serta tanpa usaha meningkatkan layanan dan keamanan. Belum lagi dampaknya yang merugikan mitra pengemudi, karena harus berjibaku bak kerja rodi demi memenuhi hasrat perang tarif tersebut.

"Kalau kenyamanan mitra pengemudi terabaikan, jaminan keamanan dan keselamatan pengguna pasti bakal ikut terdampak," katanya.

Harryadin memperkirakan Grab tak akan mampu bertahan lama dengan strategi perang tarifnya, jika Go-Jek mau mengikuti saran keluar dari permainan tersebut. Perang tarif saat ini bisa diibaratkan dengan Game Theory yang tak pernah benar-benar sempurna dan menghasilkan keuntungan.

"Ketika pihak yang ditantang perang tarif mampu mempertahankan keputusan untuk tidak ikut, justru yang akan dirugikan adalah si pemulai perang tarif," katanya.

Sebelumnya, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan mitra pengemudi. Ini artinya, Grab tak akan menaikkan secara signifikan tarifnya. Hal tersebut, menurutnya, justru akan berpotensi menurunkan pendapatan mitra pengemudi.

"Coba ambil contoh, kalau skema tarif Rp 2.000 per kilometer mendapat 20 pemesanan dalam sehari, maka pendapatan pengemudi Rp 400 ribu. Ketika dinaikan menjadi Rp 4.000 per kilometer, pemesanannya malah menurun menjadi 7 dalam sehari, maka dia mendapatkan Rp 280 ribu. Apakah ini berarti?" kata Ridzki seperti dikutip merdeka.com dari Tekno Liputan6.com di kantor Grab Indonesia, Jakarta, Jumat (6/4).

Lebih lanjut dikatakan Ridzki, tak mustahil bila bisa saja ada kelompok tertentu yang mewakili pengemudi, tahu akan dampak dari kenaikan tarif ini. Lantas bagaimana dengan sisanya? justru akan membuat penghasilan pengemudi turun drastis dan menciptakan masalah baru.

"Tolong dilihat apakah mereka mewakili mitra pengemudi. Karena kami berbicara dengan mitra pengemudi, apakah permintaan itu bertanggung jawab, karena bisa berdampak pada ratusan ribu pengemudi yang akan kehilangan pendapatan besar," lanjutnya.

Kementerian Perhubungan mengaku tengah menggodok aturan mengenai ojek online. Nantinya, aturan tersebut ditargetkan selesai Maret 2019.

"Kita perkirakan untuk aturan ini akhir Maret, karena kira-kira minggu ke dua atau ketiga Maret baru selesai dari Kemenkumham," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui keterangan resminya seperti ditulis Senin (18/2).

Dia mengatakan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan aturan ini karena ojol adalah angkutan yang sangat dibutuhkan masyarakat karena banyak hal positif yang didapat dari keberadaan ojek online ini. Karena itu, dirinya meminta agar pengemudi ojol semua menaati aturan yang ada.

"Yang akan diatur adalah masalah tarif, perlindungan kepada konsumen, serta yang komprehensif itu adalah masalah keselamatan. Bahwa keselamatan harus diutamakan kita tuangkan dalam peraturan itu agar para pengemudi ini terlindungi," imbuhnya.

Budi menilai, pekerjaan ojol ini bukan perkara mudah, selain memberikan service yang luar biasa. Sebagai profesi, pekerjaan ini tetap memiliki risiko.

"Dalam transportasi yang namanya profesi, keselamatan itu harus dilindungi, karenanya kita katakan lakukan profesi ojol dengan berkeselamatan, tadi kita sosialisasikan. Saya harapkan makin hari, ojol ini makin kompak tapi taat aturan, seperti harus pakai helm, tidak boleh mengebut, jangan menggerombol, dan jangan kasar-kasar di jalan," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan tarif yang akan diatur, Budi menyebut bahwa tidak akan memaksakan berapa angkanya. Pastinya dia menjanjikan tarifnya itu akan berada pada kisaran yang pantas.

"Mengenai tarif memang ada risiko, tetapi harus juga dilihat pasarnya. Saya tidak memaksakan angkanya nanti akan berapa, tetapi akan dalam harga yang pantas. Jika dikatakan Rp 2.400 atau Rp 2.500 menurut saya cukup, karena taksi itu Rp 3.200 tarif batas bawahnya. Kalau tarif batas bawah ojol Rp 5.000, bisa-bisa tidak laku nanti," tandasnya.