Perombakan Direksi Asabri Perlu Restu Prabowo Subianto

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan pimpinan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) diisi oleh profesional non prajurit. Hal ini sekaligus mematahkan jika Asabri hanya bisa diisi oleh tentara.

Staf Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, usulan Luhut bisa saja dilakukan. Sebab, Asabri merupakan perusahaan berjenis PT (Perusahaan Terbuka).

Hanya saja hal itu perlu dibahas dengan para pemegang saham dan kementerian teknis terkait. Dalam hal ini Arya menyebut Kementerian Pertahanan.

Peran Prabowo Subianto sebagai menteri sangat berpengaruh besar karena berada di bawah Kementerian Pertahanan.

"Jadi akan sangat mempertimbangkan Pak Prabowo juga," kata Arya di Upnormal Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Arya menyebut dugaan penyelewengan dana di Asabri saat ini tengah diproses lintas kementerian. Penanganannya pun tidak sama dengan masalah asuransi lainnya. Sebab PT Asabri tidak bisa dibantu dengan mendatangkan investor.

"Tidak ada investor bisa masuk (ke Asabri) karena dana sosial, itu lagi ditanggulangi," ujarnya.

Meski begitu, Arya memastikan pencairan dana Asabri tidak akan berpengaruh. Berbagai klaim yang diajukan dibayarkan. "Klaim-klaim bisa dibayarkan, kapan pun," ujarnya.

Kata Kemenkeu soal Kerugian Asabri Diduga Lebih Besar dari Jiwasraya

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan masih dilakukan penelitian secara intens terkait kasus PT Asabri. Kerugian Asabri diprediksi lebih besar daripada PT Asuransi Jiwasraya.

"Kan lagi diteliti," jelasnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).

Ke depan, Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap sektor lembaga keuangan untuk menghindari kasus serupa Asabri dan Jiwasraya.

"Pengawasan untuk sektor keuangan ya harusnya kita perkuat lagi ya. Sehingga mengurangi yang mencoba main-main. Tata kelolanya kan ada tapi ternyata kita lihat. Kita musti pastikan tidak ada lubang," jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, belum membahas mengenai rencana bailout atau suntikan dana bagi PT Asabri (Persero). Menurutnya, saat ini masih dilakukan penelitian mendalam terhadap perusahaan tersebut.

"Tidak bicara mengenai bailout (Asabri). Ini kan masalah yang sedang didalami," ujar Suahasil.

Menko Mahfud: Saya Tidak Bilang Korupsi, Saya Bilang Modal Asabri Turun Rp17,6 T

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, membuka fakta baru mengenai PT Asabri. Dia menyebut dalam satu tahun modal perusahaan tersebut turun sebesar Rp17,6 triliun.

"Saya tidak bilang ada (korupsi). Saya bilang, modalnya Asabri itu dalam 1 tahun turun Rp17,6 atau Rp17,4 triliun," ujar Menko Mahfud di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).

Menko Mahfud melanjutkan, walau terdapat pengurangan modal, pembayaran pensiun prajurit TNI dan Polisi tidak akan mengalami keterlambatan. Sebab, perusahaan pelat merah tersebut masih punya likuiditas yang cukup.

"Prajurit, tentara, TNI dan Polisi jangan khawatir, karena uangnya tidak habis. Ini likuiditasnya masih menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," paparnya.

Dia menambahkan, polisi akan mengusut tuntas dugaan kasus di Asabri tersebut. Hasilnya akan diumumkan jika sudah mendapat titik terang. "Tapi yang turun ini sekarang sedang diselidiki oleh polisi," tandasnya.