Perundingan RCEP ancam bunuh kehidupan jutaan petani

Merdeka.com - Aliansi Petani Indonesia (API) menolak perundingan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) di antara negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Sebab, perundingan yang dilaksanakan di China itu dinilai melanggar hak asasi petani.

"Sebaiknya pemerintah keluar dari perundingan. Jangan masuk lubang perangkap yang membunuh jutaan petani," kata Anggota API, Ferri Widodo, di Jakarta, Minggu (16/10).

Menurutnya, perundingan ini akan memaksa negara-negara ASEAN khususnya Indonesia untuk meratifikasi kebijakan dari Konvensi Serikat Internasional bagi Perlindungan Varietas Baru Tanaman (UPOV).

"Kebijakan UPOV ini salah satunya untuk benih-benih yang sudah ada itu dipatenkan. Dan kita tahu benih-benih yang dipatenkan itu pasti diambil perusahaan-perusahaan besar. Dan kami membayangkan bagaimana nasib petani Indonesia," katanya.

Pemberian hak paten benih, lanjutnya, membuat ongkos tanam petani semakin membengkak. "Kalau ini terjadi saya pastikan benih-benih asli Indonesia akan hilang. Dan pasti kami dipaksa untuk memakai benih pabrik," ujarnya.

Sebagai informasi, RCEP merupakan gagasan untuk mengintegrasikan kerja sama anggota ASEAN dengan negara-negara mitra dagangnya, yakni China, Jepang, Korsel, India, Selandia Baru, dan Australia. ASEAN sudah menjalin kerja sama perdagangan dengan enam negara itu, yakni ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN Korea FTA, ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan ASEAN-India FTA.

Namun, kerap muncul permasalahan akibat aturan perdagangan yang berbeda dari setiap FTA. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku usaha kesulitan untuk mempergunakan kemudahan-kemudahan, misalnya keringanan bea masuk (BM), yang telah disepakati dalam FTA. RCEP dirumuskan dengan maksud untuk menyederhanakan aturan-aturan yang berbeda tersebut.