Presiden Jokowi: Kerugian Akibat Macet Jabodetabek Rp 65 Triliun per Tahun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp 65 triliun per tahun.
"Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp 65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Angka kerugian itu, kata Presiden, jika dialokasikan sebagai modal pembangunan, dapat digunakan untuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek. Terlebih jika kerugian tersebut terakumulasi dalam waktu setidaknya lima tahun.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang menilai kemacetan di Jakarta? Tomtom International BV adalah lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia mencatat peringkat kemacetan di Jakarta naik menjadi 29 pada 2022.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
"Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam waktu lima tahun sudah jadi barang," katanya seperti dikutip dari Antara.
Dia menekankan bahwa hal itu tidak bisa terus dibiarkan."Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp 65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota," katanya.
Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.
Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menyebut pembangunan LRT, MRT, dan kereta cepat membutuhkan biaya yang banyak
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca SelengkapnyaJokowi keluhkan banyak kota di Indonesia yang mengalami kemacetan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui kemacetan lalu lintas kini merata di semua kota
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, biaya untuk menangani dampak polusi udara sangat besar. Menurutnya, untuk menangani ISPA di Jabodetabek mengabiskan anggaran hampir Rp10 T
Baca SelengkapnyaKondisi ini berakibat pada mengepulnya polusi di langit ibu kota.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, potensi kerugian ekonomi cukup besar akibat kemacetan
Baca SelengkapnyaJokowi pun bersyukur kini LRT yang mengintegrasikan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sudah bisa dioperasionalkan.
Baca SelengkapnyaSandiaga menyebut dokter kepresidenan menjelaskan salah satunya karena kualitas udara buruk.
Baca SelengkapnyaSelain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca Selengkapnya