Redam Inflasi, Jokowi Ajak Kepala Daerah Pakai Anggaran Tak Terduga

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin laju inflasi RI terus meroket seperti dialami banyak negara dunia. Untuk itu, dia meminta segenap kepala daerah merogoh uang simpanan untuk menutup kenaikan dan disparitas harga komoditas di berbagai wilayah Tanah Air.

Dalam hal ini, Jokowi telah mengarahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar anggaran tak terduga bisa dimanfaatkan tiap kepala daerah, untuk menutup biaya transportasi bagi komoditas pokok yang jadi konsumsi masyarakat.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan, entah surat keputusan entah surat edaran, yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk menutup biaya transport, biaya distribusi," ungkapnya.

Untuk praktiknya, RI 1 lantas mendorong seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk betul-betul mau bekerja sama dengan tim tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) dan daerah (TPID).

"Tanyakan, di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja bawang merah, cabai, dicek. Tim pengendali pusat cek, daerah mana yang punya pasokan cabai atau beras yang melimpah, ini harus disambungkan," desaknya.

Sebagai contoh, Jokowi menceritakan hasil kunjungannya ke Merauke beberapa waktu lalu. Di sana, dia mendapati stok beras melimpah dengan harga relatif murah, di kisaran Rp 6.000 per kg. "Ada daerah lain yang kekurangan beras, kenapa enggak ngambil ke Merauke yang harganya masih murah. Problemnya transportasi mahal," ujar Jokowi.

Hal itu perlu dilakukan, lantaran dia tak ingin Indonesia harus berhadapan dengan momok inflasi meroket seperti dirasakan banyak negara dunia saat ini. Oleh karenanya, ia meminta TPIP dan TPID mengerti barang-barang mana saja yang potensi jadi masalah untuk laju inflasi.

"Coba lihat sekarang, inflasi kita sekarang di angka 4,94 persen. Lihat negara-negara lain, tinggi banget, di atas 5 persen. Ada yang sudah di angka 79 persen. Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika sudah 9,1 persen kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah. Ini jadi momok semua negara," tegasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com