Saat Wapres JK salahkan SBY buat ketimpangan ekonomi RI makin lebar

Merdeka.com - Ketimpangan ekonomi, baik antara daerah di Indonesia maupun si-kaya dan miskin menjadi pekerjaan berat pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan mengeluarkan kebijakan khusus guna mendorong ekonomi di daerah-daerah dan mengurangi ketimpangan.

"Hari ini saya umumkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM," kata Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria di Boyolali, Sabtu (22/4).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, gini ratio atau ketimpangan penduduk Indonesia pada September 2016 sebesar 0,394, menurun tipis 0,003 poin dari Maret 2016 yang mencapai 0,397. Dibanding September 2015, gini ratio ini juga menurun 0,008 poin dari 0,402.

"Terjadi penurunan tipis. Artinya terjadi perbaikan meskipun tipis, ada perbaikan pemerataan pengeluaran pada September 2016," kata Kepala BPS, Suhariyanto.

Jokowi sendiri tengah fokus pada empat program Quick Wins yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.

KPE sendiri memiliki tiga pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi.

Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. Pilar Pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan dan nelayan serta petani budidaya rumput laut.

Sementara, pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah.

Terakhir atau pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KPE ini dibuat karena profil perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan antisipasi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat.

"Saya optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat. Untuk itu kita perlu merancang kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi-sosial yang berkualitas," kata Darmin.

Tak cukup itu saja, Jokowi bahkan meminta ulama membantu pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini. Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)