Sektor jasa bisa jadi andalan tangkas pengaruh ekonomi eksternal

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK diingatkan untuk meningkatkan sektor jasa seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan profesional untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Ini diperlukan untuk menghadapi pengaruh negatif faktor eksternal.

"Kita harus perhatikan struktur impor jasa kita, daya saing kita di mana saja, sehingga kita dapat meningkatkan standar dan lebih bersaing," ujar Ekonom CSIS sekaligus Mantan Menteri Perdagangan, Mari Pangestu dalam dialog yang digelar CSIS di Graha Pakarti, Senin,(16/7).

Di tahun 2017, sektor jasa tercatat tumbuh 5,69 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 5,07 persen dan sektor lainnya seperti manufaktur 4,95 persen dan agrikultur 2,59 persen.

"Komposisi sektor jasa dalam PDB nasional meningkat 40,6 persen di 2010 menjadi 43,6 persen di 2017, sementara sektor agrikultur dan manufaktur menurun," katanya.

Melihat data ini, jasa berperan sebagai input atau enabler untuk sektor lainnya seperti logistik, transportasi, travel dan lainnya. Ditegaskan, defisit terbesar disumbangkan oleh jasa transportasi. Namun demikian surplus pada jasa travel dan jasa pariwisata sedikit berkontribusi dalam mengurangi defisit neraca perdagangan jasa Indonesia.

Saat ini, hanya dua sektor yang permintaan domestiknya lebih rendah dari pada jumlah produk domestik, yaitu jasa distribusi dan jasa rekreasi, budaya dan olahraga yang berturut turut proporsinya sebesar 84,5 persen dan 95,71 persen. Kelebihan produksi domestik inu diserap oleh pasar luar negeri (ekspor).

Sementara 8 sektor lain menunjukkan nilai share di atas 100 persen yang berarti permintaan domestik lebih besar dari produksi dalam negeri, sehingga kelebihan permintaan tersebut harus dipenuhi dengan melakukan impor.

"Sektor dengan nilai impor yang sangat besar. Jasa lingkungan di mana permintaan domestik adalah sebesar 27 kali produk domestik. Selain itu, jasa transportasi juga memiliki kelebihan permintaan domestik mencapai 6,54 persen," paparnya.

Menteri Perdagangan ke-30 ini mengungkapkan ada beberapa hal lain yang pemerintah dapat lakukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara di regional Asia. "Sebaiknya kita mengamankan diri sesama kita, regional Asia - Indonesia perlu terus memperluas pasar di antara negara di Asia melalui regional agreement."

Kedua, peningkatan produktivitas dan investasi. Peningkatan ini perlu dibantu dengan berbagai kebijakan ekonomi baik fiskal maupun moneter terutama untuk mengurangi hambatan di sisi persediaan.

Ketiga, konsistensi kebijakan. Pemerintah sudah menegaskan dalam berbagai kesempatan untuk mendukung investasi dan dunia usaha. Oleh sebab kebijakan yang diambil pun perlu sosialisasi dan konsultasi dengan berbagai pihak.

Keempat, respons terhadap berbagai hal baru, seperti disrupsi teknologi. Menurutnya, kondisi ini dapat membuat tenaga kerja Indonesia kalah bersaing. (mdk/idr)