Sentimen Ahok Masuk BUMN Bantu Rupiah Tak Melemah Tajam

Merdeka.com - Nilai tukar Rupiah ditutup melemah tipis berada di posisi Rp14.087 di pasar spot. Rupiah tercatat tertekan 0,06 persen atau melemah 9 poin.

Dari global, Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, menilai Rupiah masih terkena sentimen negatif dari ketidakpastian negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS)-China.

"Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan perdagangan dengan China 'dekat', tetapi tidak memberikan rincian dan memperingatkan bahwa dia akan menaikkan tarif 'secara substansial' pada barang-barang China jika tidak ada kesepakatan," tuturnya di Jakarta, Kamis (14/11).

Sedangkan dari domestik, isu pengangkatan Ahok menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membawa sentimen positif bagi laju Rupiah. Sehingga, mata uang garuda hanya melemah terbatas.

"Rencana pengangkatan Ahok menjadi bos BUMN menuai pro dan kontra, namun pasar berpandangan lain karena saat ini, pemerintah butuh pemimpin yang tegas dalam memimpin perusahaan plat merah salah satunya adalah PT Pertamina yang banyak sekali permasalahan mafia migasnya sehingga kedepannya sedikit demi sedikit akan terkikis oknum-oknum yang bermain di dalamnya," ujarnya.

Ibrahim bilang, pengangkatan Ahok sebagai bos BUMN di awal Desember akan membuat perubahan yang signifikan dan pasar kembali percaya terhadap kepemimpinan saat ini. Sehingga modal asing kembali masuk ke pasar dalam negeri.

Adapun untuk perdagangan esok pihaknya cukup optimistis Rupiah berpeluang menguat terbatas di level Rp14.058-14.120.

Diminta Mundur dari PDIP jika Jadi Dirut BUMN, Ini Jawaban Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan ditunjuk menjadi dirut salah satu BUMN. Namun, Ahok disebut harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

Menanggapi hal tersebut, Ahok yang dikonfirmasi wartawan via WhatsApp hanya membalas dengan mengirimkan salinan surat edaran Menteri BUMN yang menyebutkan Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group sebagai Pengurus Partai Politik dan atau Anggota Lesgislatif atau Calon Legislatif.

Dalam surat tersebut, disebutkan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara adalah tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Ahok diketahui bukanlah pengurus PDI Perjuangan melainkan anggota biasa.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang dikonfirmasi terpisah menyatakan Ahok hanya anggota biasa bukan pengurus. Sehingga tidak wajib mundur dari Parpol.

"Kalau tidak salah, aturannya yang tidak boleh pengurus partai politik," kata Djarot melalui pesan singkat.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut Ahok harus mundur dari Parpol bila masuk BUMN.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri. Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/10).

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6