September 2018, Utang PLN Tembus Rp 543 Triliun
Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tercatat memiliki utang Rp 543 triliun hingga September 2019. PLN masuk dalam daftar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang tertinggi, di bawah BRI, BNI dan Mandiri.
Direktur Keuangan PLN, Sarwono mengatakan, utang ini bersumber dari dalam negeri. Di antaranya berasal dari obligasi, perbankan, sukuk dan sekuritas.
"Utang PLN banyak sumbernya. Dari lokal ada. Lokalnya, lokal obligasi ada. Utang bank ada. Yang lokal ada sukuk. Ada namanya sekuritisasi juga ada," ujarnya di Gedung PLN, Jakarta, Senin (3/12).
-
Kapan PLN mencapai kinerja keuangan terbaik? Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, inovasi dan transformasi digital yang dilakukan PLN mampu membawa perusahaan mengantongi kinerja keuangan yang terbaik sepanjang sejarah.
-
Bagaimana PLN meningkatkan pendapatan? Peningkatan laba bersih PLN ini ditopang semakin tumbuhnya penjualan listrik yang mencapai 6,3% atau total 273,8 Terawatt hour (TWh) sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan listrik hingga 7,7% dari Rp288,8 triliun di 2021 menjadi Rp311,1 triliun di 2022.
-
Mengapa PLN dapat penghargaan internasional? Capaian ini merupakan hasil dari transformasi dan inovasi PLN sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.
-
Siapa yang menilai kontrak PLN menarik bagi investor? Sahala menilai, saat ini PLN sudah menerapkan skema kontrak kerja sama yang menarik dan mampu mengakomodir kebutuhan para investor untuk bersama mengembangkan kelistrikan nasional.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
PLN tingkatkan kualitas layanan pelanggan? Dalam tiga tahun terakhir PLN terus menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, sistem keuangan, sistem pengadaan hingga pelayanan pelanggan.
Sarwono menjelaskan, meskipun utang PLN cukup besar, namun bukan berarti perusahaan tidak dapat melunasi. Hal ini terbukti dari perolehan peringkat utang PLN yang cukup baik.
"Bisa (lunas). Kalau enggak dilunasi mereka enggak meng-sign utang. Ketika kita utang itu kan sudah di rating oleh lembaga rating agency kekuatan rating kita kan bagus sekali. Berapa rating kita? Investment grade paling tinggi," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca SelengkapnyaPLN berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.
Baca SelengkapnyaPLN menyetorkan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun.
Baca SelengkapnyaSejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca SelengkapnyaPLN Indonesia Power juga mengoptimalkan dan mempercepat pembentukan corporate transformation office, sehingga target-target program di moonshot dapat dimonitor.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaPN Jakarta Pusat telah memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Djakarta Lloyd.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan aset ini menjadikan PLN sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPLN meraih penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjadi panelis diskusi yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM ITB), Kamis (10/8).
Baca Selengkapnya