Setelah pejabat Polri, giliran petinggi Kejagung ikut Tax Amnesty

Merdeka.com - Satu per satu, pengusaha kelas kakap maupun pejabat dalam negeri memanfaatkan Tax Amnesty untuk 'membersihkan' harta. Kali ini, giliran pejabat dari Jaksa Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono.

Dia mengatakan, sebagai wajib pajak akan melakukan repatriasi dan deklarasi harta. "Sebagai penegak hukum, mesti harus jadi contoh. Saya melakukan dua-duanya (repatriasi dan deklarasi)," ujarnya di Kantor Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (30/9).

Menurutnya, sebagai pejabat negara wajib melaporkan hartanya untuk membentuk transparansi kepada negara. Hal itu juga dilakukan di jajaran kejaksaan agung.

"Tidak saya saja yang daftar Tax Amnesty di Kejaksaan. Yang jelas dana saya untuk kepentingan bangsa Indonesia," ungkap dia.

Sementara pada kesempatan sama, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menambahkan wajib pajak tidak perlu risau dengan program amnesty pajak. Sebab, program ini sudah dijamin UU yang bertujuan mendorong perekonomian dalam negeri.

"Lapor harta tidak ada hubungannya dengan kedekatan. Ini murni bantu negara," jelas Ken.

Sebelumnya, Anggota DPR serta pejabat kepolisian ikut mendaftar sebagai peserta Tax Amnesty.

Pantauan merdeka.com, sore ini, Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli, Anggota DPR Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedatangan Boy dan Donny untuk mengambil surat keterangan pengampunan pajak.

"Saya baru bisa menyerahkan karena kesibukan saya untuk menyelesaikan formulir pendaftaran tax amnesty hari ini di wilayah Jakarta Selatan," kata Boy di DJP Pusat, Jumat (30/9).

Boy mengaku tidak kesulitan saat mendaftar Tax Amnesty. Bahkan dia bilang, proses pendaftarannya cepat dan tidak bertele-tele. "Kantor Pelayanan Pajak (KPP) prosesnya cepat enggak bertele-tele, siang ini saya diminta ambil tanda terima (pengampunan pajak)," tutur Boy.

Boy mengungkapkan, pihak Polri memberikan dukungan penuh pada program Tax Amnesty. Sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan pendapatan negara. "Program ini salah satu langkah reformasi struktural di bidang perekonomian, kebijakan negara di bidang fiskal, diharapkan menjadi salah satu peningkatan pendapatan negara," tukas dia.

Kedatangan kedua pejabat negara ini disambut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Isakli Anggoro dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, dikabarkan Bos PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Pemilik Ritel Alfamart juga akan menghadiri kantor DJP Pusat.