Soal holding migas, Pertagas disarankan dijual ke PGN

Merdeka.com - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding energi dinilai tidak jelas. Sebab, dalam konsepnya pemerintah tidak fokus pada bisnis inti masing-masing perusahaan, seperti rencana PT Pertamina mengambil alih PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Ekonom, Faisal Basri mengatakan, konsep holding energi yang baik itu seharusnya dibagi menjadi beberapa kluster yaitu gas, listrik dan minyak. Khusus listrik dan gas itu dipegang oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PGN.

"Dalam konsep itu, Pertagas dan Pertaniaga dijual saja ke PGN. Gas juga kita dorong untuk semua fungsi, pabrik, rumah tangga, transportasi dan industri," ucap Faisal dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (8/6).

Semantara itu, Pertamina harusnya fokus pada memperkuat produksi minyak dan menaikkan cadangan. Salah satu caranya yaitu Saka Energi yang merupakan anak usaha PGN dijual ke PT Pertamina.

"Namun, konsep itu semua di batalkan LIPI sekarang Pertamina juga masuk ke listrik jadi saya rasa penataan UU ini tidak jelas," tegas Faisal.

Faisal curiga, pemerintah berencana membuat super holding seperti Temasek dan Hasanah. Namun, konteksnya juga berbeda.

"PGN harusnya dibiarkan mempercepat target energi mix ditambah juga sebagai upaya dalam penanggulangan gas buang." katanya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) angkat bicara terkait rencana pembentukan holding BUMN energi. Rencana ini harus dijalankan secara hati-hati, mengingat setiap perusahaan pelat merah mempunyai lini bisnis yang berbeda.

Dalam rencana penggabungan Pertamina-PGN, Badan Pemeriksa Keuangan memandang sebaiknya PT Pertamina Gas (Pertagas) anak usaha PT Pertamina yang diambil alih oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

"BUMN spiritnya adalah efisiensi. Jadi holding yang dibentuk haruslah menciptakan efisiensi bagi BUMN," kata Anggota BPK, Achsanul Qasasi ketika dihubungi, Senin (5/9).

Menurut Achsanul, rencana untuk menggabungkan PGN menjadi entitas di bawah perusahaan Pertamina harus dikaji ulang. Bisnis migas haruslah masing-masing ahli yang menjalankannya.

"Jika melihat awal mula sejarah ada PLN, Pertamina dan PGN itu kan sudah jelas. PGN itu gas, Pertamina minyak dan PLN urusannya dengan listrik," tuturnya.

"Sehingga pemerintah harus jalankan mandat founding fathers kita. Di mana bisnis BUMN harus fokus. Jangan tumpang tindih," imbuhnya.

Achsanul menegaskan, hal terbaik adalah dengan menyatukan Pertagas yang notabene milik pemerintah ke PGN. Jadi PGN tetap mengurusi gas nasional.