Soal Pemberlakuan Tarif Bagasi, DPR Akan Panggil Lion Air

Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, akan memanggil Lion Air terkait pengenaan tarif bagasi. Pernyataan tersebut dikemukakan saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) bersama sejumlah anggota lainnya di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Rabu (23/1).

"Pasti, akan dipanggil minggu ini di DPR RI Komisi V," ujar Bambang.

Diberlakukannya tarif bagasi oleh Lion Air dan Wings Air, menurut dia, mengundang keberatan dari masyarakat. Namun permasalahannya, Undang-Undang (UU) membolehkan pemberlakuan tarif dilakukan oleh maskapai penerbangan.

Meskipun diperbolehkan, lanjut Bambang, maskapai tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat. Jika memang memberatkan, kementerian wajib untuk mencegah atau mengatur besaran tarif bagasi, agar tak memberatkan masyarakat.

"Kalau kita lihat ini sangat memberatkan. Dan harga dari bagasi yang bebas, lepas, dengan harga bagasi yang dibawa penumpang, Itu bisa satu banding tiga. Jadi Rp 22.000 dari Solo ke Jakarta. Sedangkan harga bagasi bebas itu hanya Rp 8.000. Ini yang perlu diatur oleh pemerintah agar sama atau mungkin lebih kecil, karena ini dibawa oleh penumpang," jelasnya.

Bambang juga tidak setuju dengan alasan maskapai yang mengenakan tarif bagasi untuk mengejar pemasukan saat low session atau periode rendah permintaan. "Buktinya dari kunjungan ini saya peroleh data bahwa maskapai penerbangan mengalami penyusutan permintaan sampai 50 persen," katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan saat ini baru Lion Air yang menerapkan tarif bagasi. Pemerintah tidak bisa melarang maskapai untuk menerapkan tarif bagasi khususnya untuk "low cost carrier" (LCC). Pada aturan tersebut, lanjut dia, pengenaan tarif bagasi berlaku untuk berat bagasi di atas 7 kg.