Sri Mulyani Sebut Pemerintah Tahan Harga BBM Jika Penerimaan Pajak Berkesinambungan

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bawha pemerintah akan berusaha menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak mengganggu masyarakat. Namun hal ini baru bisa dilakukan jika penerimaan negara dari pajak bisa berkesinambungan.

"Ini peran negara yang menyanggah dan tetap sehat berkesinambungan kalau pajak yang dikumpulkan cukup," kata Sri Mulyani dalam acara Pajak Bertutur 2022, Jakarta, Kamis (18/8).

Maka, kata Sri Mulyani penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal taat dan patuh terhadap pajak. Mengingat pajak telah menjadi tulang punggung dan pondasi penting bagi sebuah negara.

"Pajak tulang punggung dan pondasi yang penting. Kepatuhan wajib pajak ini yang tidak bisa terpisahkan," kata dia.

Pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat tentang perpajakan. Negara yang merdeka ini harus dijaga dan diurus sendiri, Mengurus dan mengisi kemerdekaan agar maju butuh pajak yang kuat. Terutama generasi muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan.

Sri Mulyani menyebut, mereka harus bisa teredukasi sejak dini agar bisa meningkatkan kesadaran kepatuhan pajak.

"Tentu generasi muda yang belum jadi wajib pajak tapi jadi akan jadi calon wajib pajak. Anda yang akan jadi pelopor menerima estafet pembangunan ke depan, Anda akan jadi pemimpin dan Anda yang akan membayar pajak," kata dia mengakhiri.

Tantangan Ekonomi

Di lain hal, Sri Mulyani menyebut bahwa perekonomian Indonesia tahun ini sudah kembali pulih dari dampak pandemi Covid-19. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II yang sudah tumbuh 5,01 persen (yoy) dan 5,44 persen (yoy) .

Hanya saja, perjalanan pemulihan ekonomi tersebut masih menghadapi tantangan yang semakin pelik. Pemulihan ekonomi yang tidak sama di setiap negara dan perang antara Rusia dan Ukraina telah memberikan tantangan baru untuk semua negara, termasuk Indonesia.

"Namun perjalanan dan tantangan tidak berhenti, sebuah tantangan baru begitu pelik. Naiknya harga-harga pangan dan energi karena disrupsi sisi suplai dan perang di Ukraina," kata dia.

Kondisi global akibat perang tersebut telah mendorong inflasi ke angka cukup tinggi di negara-negara maju. Pengetatan suku bunga dan likuiditas semakin kuat ini harus diwaspadai.

Termasuk naiknya harga komoditas yang mengerek harga pagan dan harga energi semakin tinggi. Bila tidak diantisipasi, bisa menyebabkan kenaikan inflasi di tanah air dan mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

"Naiknya harga komoditas telah meningkatkan harga pangan atau energi yang tentu bisa mengancam daya beli kita," kata Sri Mulyani.

Maka dari itu, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan subsidi. Sehingga kenaikan harga komoditas tidak langsung dirasakan masyarakat. "Kita kasih subsidi yang besar tahun ini, lebih dari Rp 502 triliun hannya untuk energi. Buat BBM Pertalite, LPG 3 kg, listrik dan solar," kata dia.