Strategi Sri Mulyani Jaga Defisit 2,2 Persen Saat Shortfall Pajak Diramal Rp441 T

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, angkat suara mengenai kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp441 triliun tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan mampu mengumpulkan pajak sekitar Rp1.577 triliun namun hingga kini baru terkumpul sekitar Rp1.136 triliun.

Dia mengatakan, akan melihat seluruh aktivitas belanja negara dan pendapatan hingga akhir tahun. Sehingga, pemerintah dapat mempertahankan defisit anggaran dalam batas 2,2 persen.

"Pokoknya nanti kita selesaikan seluruhnya karena akhir tahun ini, 2 minggu ini akan kita lihat pergerakan dari seluruh belanja yang bisa confirm, yang tidak bisa confirm, yang bisa cair, yang tidak bisa cair. Juga kita akan hitung semuanya dari perpajakan, pajak, bea dan cukai, dari deviden, dari PNBP kita lihat semuanya ini," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (13/12).

Menteri Sri Mulyani melanjutkan, hingga kini pemerintah masih optimis mempertahankan proyeksi defisit pada 2,2 persen. "Jadi kami tetap akan menjaga defisitnya ada di kisaran yang sudah disampaikan. Di 2,2 persen, kita akan jaga di sekitar itu dan itu kita optimis. Mungkin kalau meleset ya satu digit di atas di bawah itu. Itu yang kita yakini," jelasnya.

Melihat kondisi tahun ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, belum dapat memastikan akan ada perubahan proyeksi defisit anggaran untuk tahun yang akan datang. Dia juga menegaskan, APBN hanya instrumen untuk menjalankan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

"Sama seperti setiap tahun ini, jadi tidak ada yang baru. Perubahan atau pergerakan dari sisi penerimaan yang sifatnya actual yang kemudian menjadi based line kita untuk tahun depan. Tentu kita akan lihat seluruh nanti keseluruhan porsi penerimaan, porsi belanja, policy apa yang akan digunakan. Saya tekankan sekali lagi, fiskal merupakan instrumen," tandas Menteri Sri Mulyani.

SBY: Pajak Kurang Rp559 Triliun, Mau Ditutup Pakai Utang?

Partai Demokrat juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang tengah dikelola oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terlebih, penerimaan negara melalui pajak jauh dari target.

Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah tidak tercapainya pendapatan negara dari sasaran yang ditetapkan. Penerimaan pajak jauh dari target.

SBY menjelaskan, sampai bulan Oktober 2019, penerimaan pajak masih kurang Rp559 triliun. Penerimaan pajak dan non pajak yang tidak mencapai sasaran ini pasti akan menambah angka defisit APBN.

"Terus terang, Demokrat mengamati sasaran belanja negara kita memang tergolong tinggi. Barangkali juga terlalu ekspansif, untuk ukuran ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan," jelas SBY saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

Persoalannya kemudian, lanjut dia, dari mana kita menutup defisit APBN ini. Yang terlintas dan mudah tentulah, dengan cara menambah utang baru.

SBY mengakui, menambah utang baru memang dibenarkan dan bukan sebuah kesalahan. Namun, seberapa besar utang baru itu? Andaikata rasio utang terhadap PDB dianggap aman di angka 30 persen, meningkat sekitar 5 persen dari lima tahun yang lalu, untuk apa utang itu digunakan?

"Dapatkah dipastikan bahwa utang baru itu bermanfaat, produktif dan mampu menjaga pertumbuhan kita? Apalagi pasar tahu bahwa utang sejumlah BUMN untuk pembangunan infrastruktur juga meningkat sangat banyak," jelas SBY.

Dalam kaitan ini, dengan niat yang baik, Demokrat mengingatkan agar pengelolaan fiskal dan penambahan utang baru ini benar-benar cermat dan tepat. Ingat, Indonesia juga menghadapi risiko ekonomi di tahun depan.

Jika tekanan terhadap ekonomi kita cukup berat, risiko pelarian modal ke luar negeri (capital outflow) sangat mungkin terjadi. Persoalan menjadi serius jika stimulus fiskal dan moneter kita juga terbatas dan tidak cukup kuat untuk menjaga agar ekonomi kita tetap aman.

"Kita juga masih mengalami defisit transaksi berjalan, yang justru memerlukan capital inflow untuk menutupinya. Kita tentu harus mencegah terjadinya pelemahan Rupiah, jika risiko seperti ini betul-betul kita hadapi. Mudah-mudahan tekanan eksternal tidak terlalu besar," SBY menambahkan.

Menambah utang baru tentu bukan satu-satunya solusi, kata SBY. Memberikan beban kepada rakyat, utamanya golongan kurang mampu, untuk menambah penerimaan negara juga tidak bijaksana.

Sebaliknya, mengurangi atau menunda pembelanjaan pemerintah tidak tabu untuk dilakukan. Yang penting, yang dikurangi janganlah anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat kita yang pokok.

"Kebijakan fiskal juga menyediakan ruang bagi kearifan dan kompromi, di samping pertimbangan yang rasional," tutur Presiden ke enam RI ini.