Follow
Susi Pudjiastuti Minta Presiden Jokowi Tangkap dan Musnahkan Kapal Pencuri Ikan
Merdeka.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pernyataan Susi tersebut dilontarkan lewat cuitan akun Twitternya @susipudjiastuti, dengan maksud membalas pernyataan Presiden Jokowi di Twitter.
Awalnya, Presiden Jokowi membuat pernyataan bahwa di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas. Akan tetapi Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Bagaimana Kemendag mengawasi pelabuhan tikus? 'Pelabuhan tikus ini memang susah mengawasinya, dan aparat kita tidak mungkin sanggup dan tak akan cukup. Sehingga kita harus berkolaborasi. Pernah ada masyarakat yang menolak karena alasan ekonomi, mereka minta dengan berbagai alasan. Ini yang terjadi di lapangan, tapi kita lakukan yang bisa kita. Kita push terus,' ujarnya.
-
Bagaimana Menteri Trenggono memanfaatkan kapal ilegal? Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal. 'Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga,' bebernya.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Kenapa para pelaut Indonesia membajak kapal De Zeven Provincien? Mereka yang membajak kapal ini sudah diperingatkan untuk bersandar, tetapi mereka tidak menggubris karena alasan hanya berunjuk rasa atas pemotongan gaji dan penangkapan teman-temannya.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
"Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal," tulis akun twitter @jokowi.
Menyikapi pernyataan tersebut, lantas Susi membalas pesan Kepala Negara. Susi ingin kapal-kapal yang mencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia tidak hanya dihalau saja. Melainkan ditangkap dan kemudian diputuskan untuk dimusnahkan.
"Yg mencuri di EEZ kita Seharusnya ditangkap saja. Dan putuskan dimusnahkan. Jangan hanya dihalau," tulis Susi seperti dikutip lewat akun twitternya, Sabtu, (11/1).
Seperti diketahui, akhir tahun 2019 Indonesia kembali bersengketa dengan China perihal Laut Natuna. Sebenarnya ini bukanlah konflik yang baru, sejak dulu kepemilikan perairan di kepulauan Natuna memang selalu diklaim oleh China. Meski Indonesia sudah menegaskan hak kedaulatan dan hak ekonomi Natuna yang dilindungi oleh prinsip hukum Internasional termasuk UNCLOS 1982.
Perseteruan dipicu karena berlayarnya kapal Coast Guard China di perairan Natuna dan memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin. Bahkan, berdasarkan kesaksian beberapa nelayan Natuna, mereka sempat beberapa kali diusir oleh kapal coast guard China saat sedang mencari ikan.
Tak Ada Kompromi Bagi China
Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Pernyataan ini menjawab masuknya kapal ikan China di perairan Natuna.
"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengulang kata Presiden Joko Widodo, Sabtu (4/1).
Fadjroel menyebut, berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna.
"Negara mempertahankan kedaulatan dan memprioritaskan usaha diplomatik damai untuk menyelesaikan konflik," ujar dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca Selengkapnya
Kapal Ikan Asing tersebut disangkakan dengan dugaan penggaran Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Susi terlihat bersemangat mengikuti Pawai Bebas Plastik. Ia juga membentangkan poster-poster menggegerkan.
Baca Selengkapnya
Total pasir yang sudah dikeruk mencapai 24.000 meter kubik pasir laut.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta negara ASEAN dan India bekerja sama menanggulangi kejahatan maritim.
Baca Selengkapnya
Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca Selengkapnya
KKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca Selengkapnya
Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca Selengkapnya
Rieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Baca Selengkapnya
Jumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.
Baca Selengkapnya