Tahun ini, biaya penyediaan listrik PLN menurun

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menetapkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara 2016 sebesar Rp 983 per kWh (7.39 sen USD/kWH). Turun sebesar Rp 15/kWh ketimbang tahun sebelumnya sebesar Rp 998/kWh (7.45 sen USD/kWH).

BPP Pembangkitan 2016 digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PLN. Besaran BPP Pembangkitan tersebut berlaku mulai 01 April 2017 hingga 31 Maret 2018.

"Keputusan menteri terkait BPP Pembangkitan 2016 baru saya tandatangani. Ini adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang jadi acuan bagi PT PLN (Persero). Penurunan besaran BPP Pembangkitan sejalan dengan usaha pemerataan penyediaan listrik yang efisien," ujar Jonan dalam siaran pers, kemarin.

BPP Pembangkitan ini semakin efisien lantaran terjadi pengurangan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak. Di saat bersamaan, penggunaan bauran energi pada pembangkit batubara dan gas semakin optimal. Selain itu, kinerja penyediaan listrik juga semakin efisien.

Mekanisme penetapan BPP pembangkitan listrik ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 24 Tahun 2017. PLN wajib mengusulkan BPP yang merupakan realisasi biaya pembangkitan 1 tahun sebelumnya kepada Menteri ESDM.

Selanjutnya usulan tersebut akan dievaluasi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri ESDM menetapkan besaran BPP Pembangkitan.

"Perhitungan BPP Pembangkitan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabel," kata Jonan.

"BPP yang telah ditetapkan tersebut, digunakan sebagai acuan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan."

Jonan berharap, efisiensi penyediaan tenaga listrik dapat membuat rakyat menikmati listrik dengan harga terjangkau. (mdk/yud)