Tambahan Anggaran Disetujui, Kemenkeu Terima Rp44 T di 2022

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2022 sebesar Rp 44 triliun. Anggaran tersebut sebelumnya telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI.

"Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian hasil Badan Anggaran DPR-RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 44.012.857.968.000," kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, di Kompleks DPR-RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/9).

Penggunaan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung tiga fungsi Kementerian Keuangan, antara lain fungsi pelayanan umum sebesar Rp 40,48 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp 189,51 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,4 triliun.

Pada fungsi pelayanan umum, Kementerian Keuangan memiliki 5 program di antaranya program dukungan manajemen dengan pagu anggaran Rp 37,47 triliun, program pengelolaan belanja negara sebesar Rp 17,34 miliar, program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,69 triliun. Lalu program kebijakan fiskal sebesar Rp 35,54 miliar dan program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risik sebesar Rp 178 miliar.

Pada fungsi ekonomi terdapat dua program yakni program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 1,34 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp Rp 188,17 miliar. Sedangkan pada fungsi pendidikan hanya untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 3,4 triliun.

Adapun sumber pendanaan program-program tersebut berasal dari empat sumber yakni, Rupiah murni sebesar Rp 34,617 triliun, Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 7,08 triliun, Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 22,25 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 9,36 triliun.

Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran 2022 Rp 992 M

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, persetujuan Komisi XI DPR RI untuk tambahan anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp 992,78 miliar pada 2022. Adapun permohonan itu kini tengah dikaji oleh Komisi XI.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, dengan tambahan dukungan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan akan memiliki total pagu sebesar Rp 44,01 triliun dari sebelumnya Rp 43,02 triliun.

"Dalam rapat kerja Komisi XI tanggal 2 September 2021, telah disetujui kebutuhan dukungan anggaran untuk reformasi fiskal dan pemulihan ekonomi total sebesar Rp 992,78 miliar," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9).

Dijabarkan Menteri Sri Mulyani, dukungan anggaran tersebut diperlukan dalam rangka penguatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara. Antara lain untuk penggalian potensi penerimaan negara melalui penguatan sistem pajak berbasis TIK sebesar Rp 758,18 miliar.

Kemudian peningkatan akurasi pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran senilai Rp 83,78 miliar. Lalu dukungan percepatan digitalisasi proses bisnis dan layanan sebesar Rp 150,82 miliar.

Berdasarkan program, pagi anggaran Rp 44,01 triliun akan dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum Rp 40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp 189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,41 triliun.

Secara sumber dana, alokasi anggaran Kementerian Keuangan pada 2022 berasal dari Rupiah murni sebesar Rp 34,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 7,08 miliar, hibah luar negeri (HLN) Rp 22,5 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 9,36 triliun.