Tanggapan Bos BPJT soal Pengerjaan Proyek Skema KPBU Tak Untungkan Swasta
Merdeka.com - Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit menjawab tudingan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) cenderung kurang menguntungkan bagi pihak kontraktor swasta.
Danang menganggap, pernyataan itu kurang tepat lantaran belum mempertimbangkan tren pembiayaan pihak kontraktor yang banyak diambil dari pinjaman bank.
"Saya tadi juga ceritakan, pinjaman itu semakin lama semakin terbatas, meskipun banyak juga bank swasta yang sudah mulai masuk. Tapi kan kita punya ceiling yang terbatas, yang sekarang kecenderungannya akan banyak itu CPF, Contractor Pre Financing," jelasnya di Jakarta, Rabu (20/3).
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Apa yang menyebabkan penolakan pinjaman? Ketika pengajuan ditolak karena alasan ini, bank tentu telah memperhitungkan kemampuanmu dalam membayar hutang pinjaman. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Kenapa negara-negara takut dengan bunga pinjaman? Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Mengapa orang menggunakan BPKB untuk pinjaman dana? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
Sebagai contoh, kontraktor yang bekerja pada sebuah proyek otomatis akan memiliki sub kontraktor, yang juga lantas bergantung pada supplier. Skema tersebut yang kemudian disebutnya membutuhkan seluruh sektor industri untuk ikut bergerak.
"Mungkin yang dimaksud bahwa tidak banyak swasta yang menjadi pemain utama, itu mungkin iya. Karena sekarang kan kita lihat saja, secara IRR (Internal Rate of Return) di Sumatera itu kan di bawah tingkat pinjaman bank. Mana ada mau private sektor masuk ke sana," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Infrastruktur, Erwin Aksa menyebut bahwa perhitungan kelayakan implementasi bisnis (Feasibility Studies/FS) Untuk berbagai proyek infrastruktur seringkali meleset dari kenyataan.
Itu terjadi untuk proyek infrastruktur jalan tol melalui skema KPBU. Dia mengkritik bahwa prediksi jumlah kendaraan yang melintasi suatu tol baru kerap di bawah perhitungan awal, sehingga tak bisa menambal investasi yang digelontorkan pihak operator.
Merespons hal tersebut, Danang menyerukan, argumen itu belum sepenuhnya pas. "Menurut saya bukan enggak benar tapi belum standar. Belum semua konsultan itu punya kompetensi dan kemampuan yang sama untuk melakukan prediksi," ungkapnya.
"Tadi kan ada yang dari prediksi, secara realisasi hanya 50 persen. Tapi ada yang justru realisasinya lebih, seperti Cikopo-Palimanan, prediksi berbanding realisasi kan lebih banyak realisasi," dia menambahkan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menilai KPR tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang bekerja di sektor informal.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri. Dengan tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil membantah
Baca SelengkapnyaBanyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca Selengkapnya