Target pajak 2018 tinggi, KEIN khawatir bikin tak nyaman pengusaha
Merdeka.com - Pemerintah telah menyampaikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun (RAPBN) 2018 dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.609,4 triliun pada tahun 2018. Angka tersebut naik 9,3 persen apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengakui tantangan terbesar pemerintah pada 2018 adalah bagaimana mencapai target penerimaan dari sisi perpajakan. Arief menilai, target penerimaan pajak yang cukup besar akan memunculkan kekhawatiran bagi pengusaha.
"Dengan target penerimaan yang besar, pasti secara tidak langsung memberikan semacam push factor psychology bagi sektor riil karena mereka akan melihat dari sisi yang realistis. Karena kalau basis penerimaan pajak tidak nambah, maka kemudian yang akan dilakukan adalah intensifikasi atau kenaikan penarikan tarif pajak," jelas Arif di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (19/8).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Kenapa Kemnaker minta anggaran pertanian dinaikkan? 'Kuncinya cuma satu Pak dan tidak bisa ditawar-tawar yaitu anggaran. Bapak harus Ingatkan semua pihak bahwa bapak punya posisi tawar untuk menambah anggaran agar lebih baik. Negara tidak ada salahnya menambah anggaran pertanian. Mohon maaf Pak, kita sampai 50 tahun lagi pindah ibukota enggak apa-apa, tetapi kalau kelaparan 2 tahun saja bisa bubar kita pak,' ujar Alimin, Rabu (8/11).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
Arif mengatakan penerimaan perpajakan menjadi hal yang patut dicemaskan karena apabila berkaca dari pencapaian sampai semester I 2017 belum memuaskan. Di mana, sampai semester I 2017 pencapaian pajak baru sekitar 38 persen.
"Sehingga dari sisi perpajakan suatu tantangan yang luar biasa. Kalau lihat realisasi sebelumnya, maka lompatan tumbuhnya cukup lumayan di 2018 mendatang," jelasnya.
Namun demikian, Arif menilai secara umum postur penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara tahun 2018 cukup baik. Karena secara umum fokusnya menyelesaikan masalah keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
"Secara overall RAPBN 2018 fokusnya adalah penyelesaian dan percepatan terkait masalah keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Corak indonesia sentris kelihatan dalam RAPBN ini. Serta komitmen yang tinggi membangun Indonesia dari pinggiran," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaTerdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaInvestor kripto melonjak 0,9 persen sejak awal tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaGibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.
Baca Selengkapnya