Tekan Harga Tiket Pesawat, Menhub Budi Bakal Gelar Rapat Bahas Harga Avtur

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kementerian BUMN, Pertamina dan Maskapai Penerbangan untuk membahas harga avtur yang dinilai menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga tarif tiket pesawat.

Dia berharap, dalam waktu dekat bisa memberikan solusi bagi harga tiket pesawat melalui satu harga avtur yang lebih baik, mengingat pada angkutan Natal dan Tahun Baru nanti akan banyak masyarakat yang ingin bepergian dengan pesawat mengunjungi berbagai destinasi.

"Dalam waktu dekat ini kami ingin mengupayakan untuk memberikan memberikan solusi bagi harga tiket pesawat. Kami akan rapatkan dengan Kementerian BUMN, Pertamina dan stakeholder terkait untuk membahas soal avtur," kata Budi pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan Jakarta, melalui keterangan resminya, Senin (25/11).

Dia mengatakan, industri penerbangan sangat tergantung dengan harga avtur. Komponen biaya avtur disebut mendominasi hingga sekitar 40 persen dari struktur biaya operasional maskapai penerbangan. Dia berharap dengan turunnya harga avtur, selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian harga tarif tiket pesawat.

Budi menargetkan harga avtur di Indonesia dengan harga avtur di negara lain seperti Singapura tidak berbeda jauh atau sekitar 15 sampai 20 persen. Selain itu, Kemenhub akan menentukan daerah-daerah yang menjadi tempat di mana harga avtur tidak terlalu tinggi.

"Saat ini katakan di Jakarta harga avturnya beda 25 persen dengan Singapura, nantinya bedanya hanya akan menjadi 15 atau 20 persen. Kemudian kita akan tentukan kira-kira di beberapa titik daerah yang kita tetapkan harga avturnya tidak terlalu tinggi. Daerah tersebut misalnya Bali, Kupang, Makassar, Jayapura, Palembang yang menjadi sub-hub, sehingga pesawat dapat menggunakan avtur yang ada di titik-titik tersebut," imbuhnya.

Koordinasi

Dalam Rapat kerja tersebut, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait di sektor penerbangan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pada penerbangan nasional. Seperti tingginya harga tarif tiket pesawat, tingginya harga avtur yang berakibat pada penghentian beberapa operasional penerbangan berjadwal nasional.

Dalam kesempatan tersebut Komisi V DPR RI juga mendesak kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan angkutan udara untuk melaksanakan seluruh rekomendasi dari KNKT yang telah mengeluarkan final report hasil investigasi kecelakaan Pesawat Boeing 737-Max 8 milik maskapai Lion Air JT610 yang jatuh di Tanjung Karawang pada 29 Oktober 2019.

DPR mendesak Lion Air segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi dan segala tanggung jawabnya kepada korban kecelakaan pesawat dan keluarganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.