Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan, mengakui bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memang tidak pernah mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 1998. Pemerintah beralasan hal tersebut agar pengelolaan TMII bisa mandiri.

"Sejak 1998 ke sini tidak ada lagi (dukungan APBN), karena mereka diminta untuk mandiri dan sejauh ini bisa terus. Sebelum 1998 mungkin ada," kata Encep dalam Bincang Bareng DKJN pada Jumat (16/4).

Dia menjelaskan, selama ini operasional TMII berasal dari penerimaan yang didapatkan badan pengelolanya, dan juga kemungkinan berasal dari sumbangan dana dari yayasan. Kendati demikian, sejauh ini belum diketahui jumlah penerimaan dan pengeluaran TMII. Hal ini nanti bisa diketahui dari hasil audit tim transisi pengembalian pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Nanti kita akan lihat berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Nanti semua akan kelihatan di audit yang dilakukan oleh tim transisi," jelas Encep.

Lebih lanjut, Yayasan Harapan Kita (YHK) yang mengelola TMII selama ini hanya membayar pajak kepada pemerintah, bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut penjelasan Encep, hal tersebut disebabkan karena ketentuan soal PNBP itu memang tidak diatur dalam Keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 tanggal 10 September 1977 tentang pengelolaan TMII oleh YHK. Pengaturan mengenai PNBP itu nantinya akan lebih jelas setelah TMII kembali di bawah pengelolaan pemerintah.

"PNBP selama ini memang belum ada karena Keppres 77 itu belum mengaturnya. Jadi sekarang harus jelas kalau BMN (Barang Milik Negara) digunakan dan dilakukan pembenahan, harus jelas profit sharing-nya," ungkap Encep.

Demi pengelolaan TMII yang lebih baik, pemerintah mengembalikan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara. Masa transisi dilakukan paling lama 3 bulan.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com